Ade Yasin Berang Imigran Banyak di Puncak

by -

METROPOLITAN – Maraknya Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Bogor mem­buat Bupati Bogor, Ade Yasin, berang. Ia meminta Komisi Tinggi PBB Untuk Pengungsi alias UNHCR memindahkan tempat penampungan imigran pencari suaka di kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, menyusul peringatan dari Ombudsman RI menge­nai potensi malaadminis­trasi pengelolaan Kampung Arab di wilayahnya.

Kawasan ini sering diungkap keberadaannya oleh media massa nasional dan unggahan­nya mudah ditemui di media sosial. ”Saya minta itu dipin­dahkan, penampungan UNH­CR itu jangan di Puncak, jangan di daerah wisata. Banyak dae­rah lain yang ada luas tanah, kami akan siapkan kalau mau dipindahkan,” ujarnya.

Ia mengaku kesu­litan mengawasi para imigran, terutama dari negara Timur Tengah yang malah mem­beri kawasan itu suatu stigma bagi kawasan Puncak men­jadi ’Kampung Arab’. ”Mau di Bogor juga oke, asal jangan di Puncak, karena pengawa­sannya agak sulit. Misalnya Gunungsindur bisa, pokoknya daerah-daerah yang kita ma­sih punya lahan luas,” katanya.

Seperti diketahui, anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait tata kelola kawasan Kampung Arab di Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pasca dibu­kanya kembali pelayanan di kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor setelah berakhirnya masa PSBB, ratusan WNA mengajukan perpanjangan izin tinggal, termasuk imigran yang ikut mengurus.

Kasubsi Teknologi Infor­masi Keimigrasian, Dody Permana, mengatakan, dalam dua bulan terakhir terdapat 300-an WNA yang mengajukan perpanjangan izin tinggal. ”Dalam sehari rata-rata 5 sampai 10 orang sejak dibuka kembali pelayanan pada Juni,” kata Dody.

Dody menjelaskan, izin ting­gal yang diperbolehkan dip­erpanjang adalah izin tinggal terbatas. Yakni izin tinggal yang biasa digunakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sedangkan izin tinggal wisatawan tidak diperbolehkan diperpanjang. Bahkan, wisatawan asing yang masih ada di Indonesia dibe­rikan batas waktu sampai akhir Agustus untuk angkat koper. ”Kalau mereka tidak keluar, maka akan dikenakan denda over stay Rp1 juta sehari,” je­lasnya.

Dody menerangkan, izin tinggal terbatas yang diguna­kan para WNA paling cepat jangka waktunya 30 hari dan paling lama enam bulan. (dil/b/an/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *