Ade Yasin Pelototi Waterpark Bodong Borces

by -

METROPOLITAN.id – Setelah kedapatan membangun waterpark tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Yayasan Ashokal Hajar atau Borces, sudah didenda Rp50 juta. Kini kisruh makin pelik karena diduga melanggar Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sudah membangun diatas lahan basah atau persawahan yang ada dikawasan Rancabungur, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin pun angkat suara soal polemik ini. Orang nomor wahid di Bumi Tegar Beriman ini mengaku setuju jika keberadaan sejumlah bangunan diatas LP2B, dipastikan menggangu ketahanan dan stabilitas pangan Kabupaten Bogor. “Ya pastinya dong,” singkatnya saat ditemui Metropolitan.id, Senin (10/8),

AY, sapaan karibnya menambahkan, menjaga ketersediaan lahan untuk keberlangsungan pangan merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah. “Itu kan lahan untuk ketersediaan pangan kita, ya wajib kita lindungi. Makanya kita harus lindungi lahan pangan kita,” ujarnya.

Namun, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai polemik yang mendera Yayasan Ashokal Hajar. AY pun menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku. “Kita serahkan saja kepada aturan yang berlaku,” singkatnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Askhokal Hajar, Marullah, belum memberikan keterangan terkait hal ini. Namun, ia pernah menyebut bahwa pihaknya tengah berupaya untuk melakukan tukar guling lahan yang sudah digunakan namun disebut masuk LP2B. “Kita lagi urus ke pemda,” singkatnya.

Seebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menilai, keberadaan sejumlah bangunan diatas LP2B, tentu akan menggangu ketahanan dan stabilitas pangan Kabupaten Bogor.

Pemkab Bogor dalam hal ink sangat ketat dalam hal menjaga LP2B. Kasus polemik lahan yang mendera bangunan waterpark dan kampus tanpa izin milik Borcess juga tak luput dari mata Syarifh. Ia menilai pemerintah mesti memastikan dan mencari tahu secara detail.

“Biasanya kalau menempuh perizinan, pasti sangat ketat. Apalagi kalau menyangkut LP2B. Tidak akan diizinkan saya rasa. Makannya kita harus pastikan, lebih dahulu bangunan itu atau aturannya,” katanya.

Jika kehadiran bangunan beton itu pasca ditetapkannya lahan tersebut sebagai LP2B, tentu ini mesti ditindak tegas. Jika bangunan tersebut lebih dahulu, tentu ini juga mesti kita ulang hingga melakukan revisi Rencangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). (ogi/a/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *