Balai Kota bakal Dipindahkan ke Katulampa

by -

METROPOLITAN – Wacana Pe­merintah Kota Bogor untuk memin­dahkan Balai kota dan membuat komplek pemerintahan se­makin matang. Teranyar, Pemkot Bogor yang diwakili oleh Wakil Walikota Bogor, Dedie Rachim, menggelar perte­muan dengan Direktorat Jen­deral Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan (Ke­menkeu) Republik Indonesia.

Dedie menerangkan, dalam pertemuan tersebut, ia me­minta pemanfaatan lahan yang selama ini dikuasai oleh Dir­jen Kekayaan Negara di wi­layah Bogor, untuk digunakan sebagai lahan pembangunan komplek pemerintahan Kota Bogor. ”Ini kan bentuk anti­sipasi kita terhadap per­kembangan Kota Bogor di­masa yang akan datang,” kata Dedie, Selasa (11/8).

Dedie juga menggambarkan, kondisi kantor-kantor dinas yang ada di Kota Bogor men­urutnya tidak merepresenta­sikan pemerintahan yang baik. ”Jadi masih ada kantor dinas yang di perumahan, jalan kecil dan jauh dari jalan pro­tokol. Itu yang harus kita pikirkan,Alhamdulillah, ke­inginan pemerintah Kota Bogor untuk memiliki satu kompleks perkantoran modern direspon oleh Kementerian Keuangan. Kebetulan lokasi­nya di seputaran Tol Jagorawi,” jelas Dedie.

Untuk menunjang kebera­daan komplek pemerintahan ini nantinya, Dedie kembali menerangkan kalau diperlu­kan adanya penambahan akses baru di Jalan R3.

Disamping saat ini tengah dipersiapkan dibukanya ja­lur off ramp di KM 42.5 Tol Jagorawi di Parung Banteng, Kecamatan Bogor Timur. ”Jadi kami juga minta tolong ke PUPR, Bina Marga dan BPJT untuk membuat sode­tan baru di jembatan cinta. Itu nanti akan berfungsi se­bagai on ramp tol jagorawi yang langsung masuk ke Jalan R3,” terangnya.

Untuk sekedar diketahui pula, pembiayaan untuk itu menggunakan anggaran kombinasi. Baik dari pe­merintah pusat atau Pemkot Bogor. Yang pasti, ada ke­terlibatan pihak swasta da­lam pembangunan tersebut. ”Kita minta partisipasi Sum­marecon. Kemudian utk kilometer 42,5 kita minta bantuan PT. SEG, milik Ke­menterian Keuangan,” tan­dasnya. Wacana pembentu­kan komplek pemerintahan baru ini, juga sudah dima­sukkan kedalam perda re­visi RTRW Kota Bogor yang saat ini masih digodog oleh pemerintah pusat.

Menurut Kasubid Perenca­naan Tata Ruang dan LH pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Bogor, Naufal Is­naeni, komplek pemerintahan itu nantinya akan berada di Kelurahan Katulampa, Keca­matan Bogor Timur. ”Dalam revisi RTRW sudah dimasuk­kan untuk wacana pemben­tukan komplek pemerintahan, lokasinya itu masuk ke Kelu­rahan Katulampa,” katanya.

Namun, sampai saat ini, revisi perda RTRW Kota Bo­gor masih belum rampung dan belum bisa dilaksanakan. Lebih lanjut Naufal mene­rangkan kalau dalam revisi perda RTRW Kota Bogor, pusat pembangunan akan dititkberatkan di Kecamatan Bogor Utara. ”Zona-zona nya sudah jelas, Bogor Utara akan jadi pusat perkembangan, tidak lagi di Bogor Tengah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa se­lesai digodog dipusatnya,” pungkasnya.(dil/b/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *