DPRD Jabar Minta Ortu Polisikan SMA Plus PGRI Cibinong

by -

METROPOLITAN – SMA Plus PGRI Cibinong akhirnya angkat suara soal kasus du­gaan penggelapan uang siswa senilai Rp1 miliar yang dila­kukan pihak sekolah kepada siswa kelas 12.

Dalam video resmi yang dirilis di saluran YouTube channel SMA Plus PGRI Ci­binong menerangkan jika kabar yang selama ini beredar tidak sepenuhnya benar. Ba­hkan, kabar atas pernyataan soal pihak kepala sekolah yang tidak pernah memberikan penjelasan kepada orang tua itu tidak benar.

”Pernyataan bahwa pihak sekolah tidak pernah mem­berikan penjela­san kepada orang tua itu tidak benar,” kata Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Basyarudin Thayib itu.

Dalam video berdurasi 47 menit 28 detik itu, Basyarudin mengaku pihaknya sudah mencoba memberikan pen­jelasan kepada orang tua murid. Namun itu malah membuat pihaknya mendapat perlakuan tidak mengenakkan. ”Pada Jumat (3/8) saya diun­dang orang tua untuk men­jelaskan sedetail-detailnya soal masalah ini. Tapi saya tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penje­lasan saya pada forum itu,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Ko­misi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu, mengaku geram saat mendengar kabar tersebut. Ia pun menyarankan orang tua sesegera mungkin melaporkan kejadian ini kepada pihak ber­wenang. ”Saran saya laporkan saja ke polisi jika ditengarai ada indikasi penggelapan atas hi­langnya tabungan siswa itu. Mereka kan sekolah swasta, biarkan institusi PGRI yang mengurusi lebih lanjut. Dinas Pendidikan dan KCD bantu mediasi,” bebernya.

Secara regulasi, sambung dia, SMA sederajat berada di bawah koridor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Ba­rat. Meski begitu, status se­kolah itu swasta. Artinya, sebagian besar kewenangan­nya ada pada yayasan. ”Kalau ada indikasi persoalan hukum misal penggelapan, silakan bawa ke penegak hukum. Ka­lau soal civitas akademika sekolah, serahkan ke KCD yang memang wewenangnya ada di sana. Kalau soal hukum serahkan ke pihak berwajib,” terangnya.

Sekadar diketahui, sekolah tersebut diontrog orang tua murid yang mempertanyakan potongan tabungan siswa kelas 12 yang nilainya cukup fantastis yakni Rp1.032.000.000. Bahkan, orang tua siswa yang diwakili kuasa hukumnya te­lah melayangkan tiga kali somasi, namun belum menda­pat penjelasan. Hingga akhir­nya kasus ini terdengar ke telinga DPRD Provinsi Jawa Barat. (ogi/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *