Hore… Ortu Siswa Boleh Minta Pulsa Internet ke Sekolah

by -

METROPOLITAN – Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19 te­rus menuai pro dan kontra. Banyak keluhan dari orang tua peserta didik atas pene­rapan PJJ yang sudah berlangs­ung sejak Maret 2020. Keluhan utama adalah beban pembelian kuota Pulsa Internet untuk menunjang agar proses pembelajaran dari rumah tetap berjalan.

Lantas bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Ma­karim, menjawab semua kelu­han dari orang tua, peserta didik, termasuk para guru?

Nadiem Makarim mengakui situasi yang dihadapi saat ini sangat menantang. Ia pun menerima semua keluhan tersebut dan merasa bersim­pati dan berempati kepada orang tua, murid-murid, guru-guru dan kepala sekolah.

”Harus dalam sekejap me­reka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan ang­garan yang mungkin pas-pasan dan harus segera melaksanakannya secara cepat. Saat saya bisa mene­rima banyak kritik mengenai PJJ, pertama saya harus meng­klarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ,” kata mantan CEO Go-Jek ini.

Dengan adanya pandemi yang mengakibatkan krisis kesehatan memberikan dua pilihan, yakni masih ada pem­belajaran walaupun diakui tidak optimal atau tidak ada pembelajaran sama sekali.

Namun jika pembelajaran dihentikan akan memberikan risiko yang sangat besar untuk negara.

Namun jika sudah berlangs­ung berbulan-bulan, tentu akan menjadi pertanyaan apa yang telah dilakukan pemerin­tah dalam hal ini Kemendik­bud untuk mengatasi masa­lah ini. ”Yang pertama kita lakukan adalah dana BOS yang dikirim langsung pe­merintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibe­baskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadi boleh tanpa batas diguna­kan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa murid artinya pulsa orang tua. Jadi mohon ditekankan lagi banyak orang yang tidak tahu semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah meng­gunakan anggarannya untuk pulsa murid, peralatan TIK seperti tablet ataupun laptop,”jelas Nadiem.

Nadiem Makarim juga mengakui hal itu. Menurutnya, banyak kepala sekolah yang waswas dalam penggunaan dana BOS.

Ia pun berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas pendi­dikan untuk menyosialisasi­kan kebijakan tersebut. Tak hanya untuk keperluan TIK ataupun pulsa, Nadiem Ma­karim juga menyebut dana BOS bisa digunakan untuk guru honorer tanpa pemba­tasan anggaran yang dulunya dibatasi maksimal 50 persen.

”Tapi ini adalah diskresi ke­pala sekolah sebagai pemim­pin unit pendidikan yang mengetahui sebenarnya ke­butuhan sekolah apa,”katanya.

Dalam kesempatan itu, Na­diem Makarim mengungkap­kan, Kemendikbud juga mengeluarkan anggaran Rp3 triliun dari dana BOS afir­masi dan BOS kinerja untuk ’mensubsidi’ sekolah swasta.

”Kami mendengar jeritan sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Selama ini kan, sekolah swasta itu dengan banyak orangtua tidak mampu membayar SPP ka­rena kondisi ekonomi,” ka­tanya. Nadiem Makarim mengaku anggaran dana BOS afirmasi dan kinerja yang semula hanya untuk sekolah negeri, untuk pertama kalinya juga digunakan untuk seko­lah swasta. (tib/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *