Kesalahan Sistem LPSE Bikin Kantor Tender Diontrog Polda Jabar

by -

METROPOLITAN.id – Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bogor mendadak didatangi tim dari Polda Jawa Barat, Kamis (13/8). Rupanya, kepolisian ingin melihat Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada kantor layanan tender itu tengah eror, sehingga memunculkan banyak pengaduan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji mengatakan, erornya sistem layanan pengadaan tersebut memang baru diketahui setelah banyaknya aduan dari penyedia jasa. Sehingga, tim cyber crime dari Polda Jabar memeriksa kaitan dengan eror sistem pada aplikasi LPSE itu. “Tapi memang kesalahan itu bukan hanya di sistem kita saja, melainkan di semua daerah secara nasional,” katanya, Kamis (13/8).

UKPBJ Kabupaten Bogor, kata dia, hanya sebagai pengguna sistem LPSE yang dibuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Sama halnya dengan penyedia jasa sebagai pengguna. Sehingga kesalahan tersebut bukan dari daerah sebagai pengguna, tapi dari pengelola sistem. Bambam juga menyebut jika eror sistem tersebut sudah terjadi sejak akhir tahun 2019.

“Sebagai user, kita baru tahu ini karena adanya pengaduan dari pendaftar tender. Sejauh ini, ketika pendaftar komplain, kita perbaiki. Selalu seperti itu,” ungkapnya.

Ia tidak menampik adanya keresahan dari para penyedia jasa atau pendaftar tender akibat eror sistem ini. Sebab, saat masuk dalam aplikasi LPSE, tidak terlihat rincian harga pagu proyek yang ditenderkan. Alhasil banyak dugaan ada permainan yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Bogor.

“Untuk rncian harga yang hilang, kita juga sudah tanyakan ke LKPP dan katanya akan diperbaiki ke versi yang lebih baik. Tapi kita masih menunggu karena itu ranah pusat. Kita hanya sebagai user,” papar Bambam.

Di tempat yang sama, Kasubag Pengelolaan LPSE PBJ Kabupaten Bogor, Christian Rinaldus menambahkan, erornya sistem layanan pengadaan memang berdampak pada proses lelang pekerjaan,yang saat ini sudah lebih dari tengah tahun 2020. Pihaknya sudah mengajukan perbaikan sistem kepada pemerintah pusat karena hal ini merugikan pengguna, termasuk penyedia jasa.

“Setiap laporan dari Pokja dan penyedia jasa, kita adukan ke LKPP melalui LPSE Support. Disitu mereka tahu keluhan dari bawah, lalu akan melengkapi kesaalahan itu. Kita sudah sampaikan juga persoalan ini. Tapi sampai sekarang belum keluar juga rilisnya atau perbaikannya,” tuntasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *