KPAI Dorong Pemerataan Sarana Sekolah

by -

METROPOLITAN – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerin­tah pusat dan pemerintah daerah memastikan pemera­taan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana sekolah serta tenaga pengajar. Peme­rataan akan membantu kua­litas pendidikan melalui sis­tem zonasi Penerimaan Pe­serta Didik Baru (PPDB).

”Tanpa disertai upaya ini, tujuan sistem zonasi untuk menciptakan pemerataan pendidikan mustahil tercapai,” kata Komisioner Bidang Pen­didikan, Retno Listyarti, dalam Rakornas secara daring yang membahas hasil pengawasan dan pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Jakarta, Rabu (5/8).

Ia mengatakan, dalam sistem zonasi, pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan pra­sarana sekolah serta tenaga pengajar itu diyakini sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh siswa di Indo­nesia.

Tanpa upaya untuk memas­tikan pemerataan itu, pe­serta didik dan orang tua murid juga akan merasa sis­tem tersebut tidak adil. Sebab hanya akan ada segelintir siswa yang bisa mengakses layanan pendidikan yang layak dan memadai, semen­tara sebagian siswa lainnya tidak dapat merasakan hal yang sama.

Upaya menjamin keterse­diaan sarana dan prasarana yang layak, mudah diakses, terjangkau dan tidak diskri­minatif itu sebenarnya tang­gung jawab pemerintah ber­dasarkan Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain mendorong kepas­tian pemerataan sarana dan prasarana sekolah serta te­naga pengajar, KPAI juga mendesak pemerintah meng­evaluasi pelaksanaan sistem zonasi agar tujuan pelaks­anaannya tercapai dan tidak menjadi polemik tahunan.

Ia mengatakan, jika sistem zonasi PPDB diterapkan se­cara konsisten, maka itu akan berdampak baik untuk men­ciptakan keadilan dalam akses pendidikan. ”Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini juga bisa menghapuskan paradigma unggulan yang selama bertahun-tahun men­ciptakan kesenjangan layanan pendidikan,” kata Retno.

Lalu, sambung Retno, eva­luasi juga harus dilakukan pada daerah yang tidak me­nerapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB sesuai keten­tuan dalam Permendikbud 44/2019.

Selanjutnya KPAI juga mendorong pemerintah pu­sat dan Pemda konsisten menerapkan aturan zonasi dan tidak mencampur-adu­kan faktor-faktor lain, misal­nya nilai maupun tingkat ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan zonasi. (re/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *