KPK Tahan Mantan Bupati Bogor 20 Hari

by -

METROPOLITAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait kasus dugaan pemotongan anggaran dan gra­tifikasi. Pria yang akrab disapa RY itu bakal ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis hingga Selasa (13/8-1/9).

”Hari ini kami menahan tersangka RY, Bupati Bogor periode 2008-2014, selama 20 hari sejak 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam konferensi pers yang disiarkan di Instagram KPK RI, kemarin. ­

RY akan ditahan di Rutan KPK cabang di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Ia bakal menja­lani serangkaian protokol kesehatan penanganan Co­vid-19 sebelum dijebloskan ke sel tahanan. Rachmat Ya­sin sendiri turut dihadirkan dalam konferensi pers terse­but. Dengan memakai rom­pi tahanan, ia berdiri di bela­kang pimpinan KPK dengan menghadap ke dinding.

Rachmat Yasin diduga me­langgar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seba­gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ini kedua kalinya Rachmat Yasin ditahan KPK. Ia sebe­lumnya pernah dipenjara selama 5,5 tahun karena ter­bukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor. Rachmat Yasin saat itu bebas dari Lapas Sukamiskin pada 8 Mei 2019. Namun, pada 25 Juni 2019, Rachmat Yasin kembali dije­rat sebagai tersangka.

Rachmat Yasin merupakan mantan Bupati Bogor yang ditetapkan sebagai tersang­ka oleh KPK dalam dua ka­sus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, ia diduga menyunat anggaran SKPD senilai Rp8,9 miliar untuk keperluannya, termasuk kampanye pada pilkada 2013 dan pileg 2014.

Kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Grati­fikasi berupa lahan diduga diterima Rachmat Yasin ter­kait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol. Sedang­kan gratifikasi mobil diduga ia terima dari seorang pengu­saha.

Untuk penerimaan gratifi­kasi berupa tanah seluas 20 hektare, Rachmat Yasin senga­ja meminta anak buahnya memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

Pada 2010, seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ingin mendirikan pondok pesantren dan kota santri. Untuk itu, pemilik tanah be­rencana menghibahkan tanah­nya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi.

Pemilik tanah tersebut ke­mudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren kepada Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dila­kukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di seki­tar daerah pembangunan pondok pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, Rach­mat Yasin menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Ia juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.

Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau membe­rikan tanah seluas 20 hektare tersebut sesuai permintaan Rachmat Yasin. Diduga Rach­mat Yasin mendapatkan gra­tifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan kota santri. (dtk/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *