Kurikulum Darurat Membingungkan Sekolah

by -

METROPOLITAN – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki sikap dalam pembelajaran di saat bencana nasional ini. Terutama dalam menerapkan kurikulum darurat.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 719/P/2020, Kemendikbud menerbitkan pedoman kurikulum darurat. Aturan tersebut menyatakan bahwa sekolah bisa menggunakan kurikulum yang disesuaikan kebutuhan siswa. Kemendikbud juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai.

Kemendikbud memberikan tiga pilihan kurikulum yang bisa digunakan satuan pendidikan. Pertama, kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional. Lalu, menggunakan kurikulum darurat serta sekolah diperkenankan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Mendikbud, Nadiem Makarim, hanya berpesan agar siswa tidak terbebani kurikulum yang dipilih sekolah. Guru diminta melakukan asesmen kognitif dan nonkognitif. Tujuannya menyukseskan pendidikan saat pandemi.

Baca Juga  Pengadaan Modul di Kurikulum Darurat Bisa Mudahkan Orang Tua

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti, menyatakan apresiasinya kepada Kemendikbud. Itu terkait adanya kurikulum pada situasi darurat. ”Meski barangnya belum diketahui publik dan KPAI belum mendapat permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian, karena perubahan kurikulum semestinya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian tersebut,” ujarnya.

Adanya tiga opsi kurikulum dan menyerahkan kepada sekolah untuk memilih dianggap tidak efektif. Retno menyayangkan sikap Kemendikbud yang tidak tegas. Menurutnya, kurikulum darurat harus ditetapkan seluruh sekolah. ”Seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru, karena akan membingungkan guru dan sekolah,” ungkapnya.

Hal itu pernah terjadi ketika dulu Kemendikbud mengeluarkan dua kurikulum, yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). ”Sekarang situasinya sedang darurat. Jadi, untuk meringankan guru, siswa, dan orang tua, kurikulum yang harusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia,” ujar Retno.

Baca Juga  Ada di Zona Merah, KBM di Kota Bogor Pakai Kurikulum Darurat

Selain itu yang menjadi sorotan lainnya adalah dana BOS. Ketentuan dana BOS untuk kuota internet dinilai tidak tepat. Harus ada aturan pembagian dana BOS dari pusat. Jika tidak, sekolah pun akan kebingungan. Apabila semua dana digunakan untuk internet, nasib guru honorer akan terancam.

Selama ini dana BOS diterima sekolah per empat bulan. Untuk setiap jenjang besarannya berbeda. Untuk jenjang SD Rp900.000 per tahun, SMP Rp1,1 juta per tahun, SMA Rp1,6 juta per tahun dan SMK Rp1,7 juta per tahun.

”Tidak ada pandemi saja dana BOS kurang. Apalagi ketika ada pandemi, karena sekolah harus menyiapkan infrastruktur kenormalan baru dengan dana BOS. Daftar belanja bertambah, tapi uang belanja tidak ditambah,” ujarnya.(re/feb/py)

Baca Juga  Pengadaan Modul di Kurikulum Darurat Bisa Mudahkan Orang Tua

Leave a Reply

Your email address will not be published.