Lahan Water Park Borcess Ngga Bisa Ditukar, Izin Nggak Bakal Keluar?

by -
Borcess

METROPOLITAN.id – Polemik yang mendera bangunan water park dan kampus tanpa izin milik Yayasan Ashokal Hajar atau lebih dikenal Borcess, hingga kini belum juga mereda.

Setelah divonis denda Rp50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, rencana ruislag lahan lantaran membangun di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pun kemungkinan tak akan bisa.

Ruislag atau dalam istilah lain sering disebut tukar guling atas sesuatu hal yang dianggap sepadan, rencananya bakal dilakukan pihak yayasan untuk mengganti lahan LP2B.

Meski begitu, keinginan pihak yayasan kembali terganjal oleh aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor Siti Nurianty mengatakan, secara umum ruislag atau tukar guling bisa dilakukan selama hal tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum.

“Dalam pasal 10 dijelaskan secara rinci, kepentingan umum apa saja yang bisa melaksanakan ruislag atau tukar guling. Semuanya diatur di pasal itu secara lengkap,” kata Siti Nurianty.

Dari 18 poin yang ada pada pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, sekolah swasta tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum yang termaktub dalam aturan tersebut.

“Prasarana pendidikan memang bisa ditukar gulingkan, tapi prasarana pendidikan itu harus milik pemerintah daerah. Tidak boleh swasta. Itu menurut aturan yah,” ungkapnya.

Siti mengaku tak ingin banyak komentar mengenai hal ini. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya segala bentuk prosesnya kepada pihak berwenang dan aturan yang ada.

“Kita mengacu ke aturan yang ada saja, dan menyerahkan kepada pihak-pihak terkait,” jelas Sity.

Sebelumnya, persoalan yang membelit Yayasan Ashokal Hajar atau dikenal Borcess yang terbukti mendirikan bangunan tanpa Izin Mendi­rikan Bangunan (IMB) dan diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda LP2B menuai re­aksi banyak pihak.

Bagaimana tidak, setelah divonis denda Rp50 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibi­nong, pihak yayasan disebut bakal mengganti lahan sesuai Perda LP2B yang sudah didi­rikan bangunan ke di lokasi lain. Namun sejauh ini belum terbuka sejauh proses itu.

”Kalau yayasan bilangnya mau ruislag lahan, sejauh mana permohonannya ke pemda, kurang hapal. Tapi rencana ruislag itu belum ada. Harus dipastikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” kata Se­kretaris Daerah (Sekda) Ka­bupaten Bogor, Burhanudin. (ogi/a/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *