Langkah Bima Arya Jamin Penangguhan Penahanan PNS Kasus BOS Diapresiasi

by -

METROPOLITAN.id – Langkah Wali Kota Bogor Bima Arya yang bersedia menjamin penangguhan penanganan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepala sekolah yang menjadi tersangka korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menjadi kontroversi. Ada yang mendukung, ada pula yang menyayangkan langkah tersebut.

Salah satunya aktifis mahasiswa, Desta Lesmana, yang menuturkan tindakan Bima Arya itu merupakan hal juga yang biasa di lakukan kepala daerah-kepala daerah lain saat bawahannya tersangkut masalah hukum. Hal tersebut disebut bukanlah merupakan tindakan tercela ataupun perbuatan melawan hukum. Sebab hal itu dilakukan karena tenaga dan pikiran mereka masih diperlukan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan.

“Contoh nya saat Djarot Syaiful Hidayat bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan terhadap Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kasus penistaan agama,” katanya, Minggu (9/8).

Lalu, sambung dia, Wali Kota Surabaya Tri Risma yang bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan terhadap bawahannya yang menjadi tersangka dugaan kasus Pungli Prona. Serta beberapa kepala daerah- kepala daerah lain yang melakukan hal serupa terhadap bawahannya.

Baca Juga  Warga Kehilangan Pekerjaan, Ria Rusty Turun ke Jalan

Menurutnya, jika publik atau ada praktisi hukum yang membuat pernyataan bahwa pemberian jaminan penangguhan penahanan yang dilakukan Wali Kota Bogor terhadap bawahannya, yang tersangkut masalah hukum merupakan tindakan tercela dan merupakan perbuatan melawan hukum, seharusnya ditunjukan apa dasar aturan itu.

“Tolong tunjukkan aturannya atau doktrin (pendapat para ahli) bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan tercela atau perbuatan melawan hukum? Sangat menyayangkan jika ada praktisi beropini sesat dan tidak berdasarkan kaidah-kaidah hukum,” tuntasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *