Pemkab Bogor Ngotot Gelar 88 Pilkades Tahun Ini

by -

METROPOLITAN – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 88 desa di Kabupaten Bogor pada November nanti dipastikan batal dilaksanakan. Musababnya, pe­merintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Ke­mendagri) mengeluarkan surat Nomor 141/2577/SJ. Isinya meminta penyelenggaraan pilkades serentak dan Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk ditunda karena pandemi Covid-19.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menga­takan, usai turunnya surat tersebut, pihaknya langsung menggelar rapat dengan dinas dan instansi yang terlibat da­lam pelaksanaan pilkades serentak. Bahkan, pihaknya sudah mengintruksikan ke­pada pemerintah kecamatan mengenai hal ini.

“Diberhentikan atas arahan Kemendagri. Karena pemerin­tah daerah harus mengikuti kebijakan pusat. Apalagi pro­gram wilayah strategi nasional seperti ini,” kata Iwan, Selasa (11/8).

Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor sendiri, menurut­nya, akan berkonsultasi ke­pada Kemendagri kaitan dengan pilkades yang akan diselenggarakan di 34 keca­matan tersebut. Sebab, pe­rencanaan dan persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Seperti pembahasan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) un­tuk pemilihan sudah dilaku­kan.

Meski demikian, Pemkab Bogor berencana menyiapkan sejumlah opsi untuk kemu­dian dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. “Kita akan coba berkomunikasi, minimal lewat dari 9 Desember kita bisa melakukan pilkades se­rentak. Entah itu tanggal be­lasan Desember atau puluhan. Yang pasti kami ingin agar pilkades serentak ini tidak boleh lewat dari akhir tahun ini,” ujarnya.

Alasan Iwan ingin pilkades serentak tetap di tahun ini lantaran ia tak ingin penun­daan tersebut mengganggu stabilitas roda pemerintahan di wilayah. Ia juga merasa kasihan kepada calon kepala desa yang ada.

“Nasib calon kepala desa ini yang sedang kami pikirkan. Perpanjangan dan penun­daan ini tentu akan berdam­pak kepada para calon. Me­reka pasti akan galau dan emosi, makanya kita beru­saha agar setelah 9 Desember ini pilkades serentak bisa dilakukan,” ungkap Iwan.

Disinggung soal anggaran pelaksanaan pilkades seren­tak, Iwan mengaku belum bisa memastikan berapa be­saran anggaran yang diper­lukan. Lantaran anggaran pilkades serentak masuk ang­garan perubahan nanti.

“Kalau untuk besaran ang­garannya, kita belum tahu. Karena kan masuk di angga­ran perubahan. Tapi yang jelas pasti ada peningkatan anggaran. Karena kan kita mesti lakukan semuanya se­suai protokol kesehatan. Mis­alnya yang tadinya satu TPS, kita sediakan tiga untuk me­mecah kerumunan,” pung­kasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi, membe­narkan jika kemungkinan penambahan anggaran dip­astikan bakal terjadi. Namun senada dengan wakil bupati, pihaknya belum bisa memas­tikan angka penambahan anggarannya. ”Nanti dibahas dengan Tim Anggaran Pe­merintah Daerah (TAPD). Yang pasti memang kayanya ada penambahan anggaran,” ka­tanya.

Ade mengaku belum bisa berkomentar banyak menge­nai hal ini. Lantaran pihaknya baru menerima surat edaran tersebut per hari ini, dan baru melakukan pembahasan pada hari ini. ”Kamis (13/8) akan kami bahas lagi. Tadi baru pembahasan awal saja, saya belum bisa komentar banyak. Yang pasti tadinya pilkades serentak ini di 15 November tapi ditunda. Nah, kita sedang rumuskan bagus­nya kapan kita laksanakan pilkades serentak ini,” tutup­nya. (ogi/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *