Perda Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Dicontoh Depok

by -

METROPOLITAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mempela­jari Peraturan Daerah Perda Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Sejumlah anggota DPRD Kota Depok melakukan kunjungan kerja dan diskusi mengenai pem­bentukan perda tersebut di ruang rapat Dinas Komuni­kasi dan Informatika (Disko­minfo), Senin (10/8).

Pimpinan Kunjungan Kerja DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, mengaku kunjungan­nya itu bertujuan mempela­jari perda yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Saat ini Kota Depok tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan. Maka dibutuhkan masukan-masukan dari bebe­rapa daerah, salah satunya Kabupaten Bogor.

“Kami ingin mencari masukan untuk melengkapi proses peny­usunan Raperda Ketahanan Pangan di Kota Depok. Meski­pun secara karakteristik Depok adalah perkotaan, berbeda dengan Kabupaten Bogor, namun kami berharap apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor bisa jadi sebuah masu­kan untuk kami,” kata Ikravany.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bo­gor, Farida Khuriyati, menje­laskan DKP Kabupaten Bogor adalah dinas satu-satunya di Jawa Barat yang punya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pen­gujian mutu pangan segar. Dan untuk mobilitas, kami punya mobil pengawasan mutu pangan. Status Kabupaten Bo­gor sendiri masuk kategori cukup tahan pangan, meskipun ada wilayah yang masuk rawan pangan, yakni wilayah yang kemarin mengalami musibah bencana alam.

“Kami punya Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketaha­nan Pangan Daerah. Ada 12 Peraturan Bupati yang men­jadi turunan dari perda tersebut yang harus kita susun. Tahun 2020 ini ada empat perbub yang harus selesai, dan satu perbup yakni Perbup 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan sudah se­lesai,” papar Farida.

Farida menambahkan, ruang lingkup Perda No 6 Tahun 2019 ini mengatur hal-hal seperti perencanaan pangan, keterse­diaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, kesiapsia­gaan krisis pangan, label dan iklan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta peredaran pangan segar.

“Saat ini kami juga sedang fokus menyusun kebijakan yang arahnya ke cadangan pangan pemerintah desa. Kebijakan lainnya mengenai ketahanan pangan, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bo­gor setiap bulan wajib mem­beli 5 kilogram beras produk petani lokal, yakni beras Cari­tamakmur. Kita beli 80 ton dalam sebulan yang sudah melalui pengujian mutu pangan segar,” tambahnya. (*/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *