Perda Sulit Benahi Reklame Bahasa Arab di Puncak

by -

METROPOLITAN – Wilayah Puncak kembali jadi buah bibir setelah Om­budsman RI membahas berbagai reklame dan papan iklan dengan bahasa asing di beberapa ruas jalan di Cisarua, Puncak. Sebab, hal itu disebut berpotensi maladministrasi dalam praktik usaha yang dijalankan dalam papan reklame berbahasa Arab itu.

Tak mau disalahkan, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menjelaskan, hingga saat ini belum ada peraturan tersen­diri yang mengatur penggu­naan bahasa Indonesia dalam dunia usaha. Terlebih yang dijalankan di kawasan Puncak. Jika ingin tegas sudah ada aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum terkait re­klame tanpa izin. Namun penertiban tidak bisa serta merta dilakukan. Salah satu­nya dengan pertimbangan terkait ekonomi pengusaha yang terbilang menengah bawah.

”Jadi memang penataan dulu lah. Kalau mau pakai aturan, ada perda tibum, izin reklame. Kalau mau ditanya apa mereka berizin? Nggak. Pakai perda selesai, tapi kan nggak semudah itu,” katanya. Menurutnya, upaya tersebut bukan sebuah cara agar semua harus berbahasa Indonesia, namun lebih baik secara es­tetika apabila bahasa Indo­nesia lebih dominan ketimbang penggunaan bahasa asing, seperti Arab. Apalagi, di be­berapa titik malah full dengan bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia.

”Kita ini bukan mau merom­bak semuanya harus (bahasa) Indonesia. Hanya kita juga sudah menekankan kepada estetikanya, jangan lah se­muanya (reklame) pakai ba­hasa Arab, tapi Indonesia-nya nggak ada,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu mene­kankan, Pemkab Bogor bukan­nya tidak ingin tegas terhadap fenomena ini. Sebab, banyak pedagang di kawasan Puncak yang merupakan pedagang menengah bawah yang baru memulai usaha. Alhasil, Pem­kab Bogor dilema dalam mela­kukan penertiban.

”Kalau mau kuat-kuatan, kalau mau tegas, ya habis se­mua. Itu banyak reklame yang nggak berizin. Pakai perda itu saja selesai, tapi kita nggak bisa serta merta sekejam itu. Karena ekonomi rendah, itu baru mulai. Jadi penataan dulu. Penataan karut-marut bahasanya, jangan semua full Arab, apalagi cuma karena alasan bisnis, supaya laku, tapi Indonesianya nggak ada. Jadi penataan dulu lah,” beber pria berkacamata itu.

Pemkab Bogor pernah mem­benahi papan reklame dan tulisan berbahasa Arab di Puncak medio 2019 sebagai upaya menekan kesan nega­tif Puncak sebagai Kampung Arab. Saat itu, pemkab beru­paya mengatur agar tulisan berbahasa Arab itu ditulis dengan terjemahan Bahasa Indonesianya, namun hingga kini belum terlaksana.

Beberapa hari lalu, Ombuds­man RI diketahui menemukan papan reklame bertuliskan Arab di sepanjang ruas jalan Desa Tugu Selatan, Kecama­tan Cisarua, Kabupaten Bogor. Hal itu pun dikhawatirkan terdapat penyebutan yang tidak sesuai dan berkesan menyesatkan. “Belum ada perda yang mengatur menge­nai penggunaan Bahasa In­donesia,” tegas anggota Om­budsman RI Profesor Adrianus Meliala dalam keterangan persnya.

Papan reklame tersebut, sambung dia, berpotensi ma­ladministrasi. Apalagi, peng­gunaan Bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indone­sia. (ryn/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *