Perusahaan Swasta Wajib Sediakan Kuota Pekerja Penyandang Disabilitas Satu Persen

by -

METROPOLITAN.id – DPRD Kota Bogor baru saja mengesahkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (14/8). Dalam draft raperda yang diinisiatif oleh DPRD itu, diantaranya menggarap pengaturan kuota pekerja penyandang disabilitas atau difabel.

Koordinator Panitia Khusus (Pansus), Eka Wardhana mengatakan, secara pribadi sebagai bagian dari keluarga disabilitas, merasakan ada hak-hak yang memang belum terpenuhi lantaran Kota Bogor belum memiliki Perda Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Setelah pembahasan, lalu disepakati raperda jadi perda, maka hak-hak yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan masyarakat juga terlibat disitu, memiliki landasan hukum,” katanya kepada pewarta.

Dalam raperda, sambung Eka, salah satunya akan mengatur mengenai ketenagakerjaan, yakni kuota jumlah pekerja penyandang disabilitas di beberapa sektor, seperti pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta. Dalam draft, porsi pekerja penyandang disabilitas di BUMD sebesar dua persen dan satu persen bagi perusahaan swasta.

“Di BUMD dua persen dan di swasta satu persen,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, sejauh ini eberapa fasilitas umum di Kota Bogor sudah memenuhi kebutuhan disabilitas.Contohnya, infrastruktur gedung DPRD dan beberapa pusat perbelanjaan sudah dirancang untuk ramah penyandang disabilitas. Meskipun sampai saat ini Kota Bogor belum menyiapkan sarana pendidikan. Sehingga melalui raperda itu, pihaknya akan mendorong pemerintah maupun swasta sama-sama menyiapkan tidak hanya infrastruktur dalam bentuk bangunan atau jalan, tapi juga layanan pendidikan.

“Termasuk mendorong insentif bagi penyelenggara pendidikan khusus disabilitas. Tidak hanya dorongan pemberdayaan, tapi juga mengedukasi masyarakat untuk mencegah anak-anak yang akan lahir nanti, tidak menjadi bagian dari disabilitas,” imbuh politisi Golkar itu.

Eka menambahkan, pembahasan pansus juga berkaitan soal sanksi, yang menyesuaikan dengan kearifan lokal Kota Bogor dan amanat Undang-Undang nomor 8 tahu 2016. Raperda ini bakal mulai digodok pansus pada minggu ketiga bulan ini dan dideadline paling tidak rampung pada akhir tahun 2020.

Ia pun senang lantaran DPRD punya inistiatif untuk lahirnya perda kaitan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini. Termasuk dukungan dari wali kota yang mengusulkan sanksi ada dalam raperda, bagi mereka yang tidak melaksanakan amanat pada perda nanti.

Sementara itu, Ketua Pansus raperda Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, Said Muhammad Mohan mengakui salah satu poin penting dalam kebijakan ini memang kaitan ketenagakerjaan bagi kaum difabel. Selain terkait dunia pendidikan, transportasi hingga ketersediaan sarana prasarana umum yang nyaman bagi penyandang disabilitas.

“Penting untuk memberi lapangan pekerjaan. Alokasinya dalam pembahasan itu dua persen di BUMD, lalu satu persen di perusahaan swasta. Memang dalam draft itu diantara soal aturan ketenagakerjaan dan fasilitas umum hingga pendidikan,” kata dia.

Dalam pembahasan perda ini, sambung Mohan, ada beberapa daerah yang jadi rujukan karena sudah punya kebijakan serupa. Seperti Bandung dan Yogyakarta. Ada beberapa SKPD yang nanti akan menjadi mitra kerja pembahasan tim pansus disabilitas ini, seperti Dinkes, Dishub, Disnaker, PUPR, Dispora dan dinas terkait lainnya.

“Pendidikan juga penting, ada insentif lah untuk sekolah yang mau inklusif. Itu juga akan dibahas, termasuk soal sanksi. Itu belum, tapi masuk bahasan,” tuntas Mohan. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *