Pilkades Bogor Terpaksa Ditunda, Pemda Ngotot Sebelum Akhir Tahun

by -

METROPOLITAN.id – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 88 desa di Kabupaten Bogor pada November nanti dipastikan batal dilaksanakan.

Musababnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat nomor 141/2577/SJ. Isinya, meminta penyelenggaraan Pilkades Serentak dan Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk ditunda karena pandemi covid-19.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, usai turunnya surat tersebut, pihaknya langsung menggelar rapat dengan dinas dan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades Serentak.

Bahkan, pihaknya sudah mengintruksikan kepada pemerintah kecamatan, mengenai hal ini.

“Diberhentikan atas arahan Kemendagri. Karena pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan pusat, apalagi program wilayah strategi nasional seperti ini,” kata Iwan, Selasa (11/8).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sendiri menurutnya akan berkonsultasi kepada Kemendagri kaitan dengan Pilkades yang akan diselenggarakan di 34 kecamatan tersebut.

Sebab, perencanaan dan persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Meski demikian, Pemkab Bogor berencana menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.

“Kita akan coba berkomunikasi, minimal lewat dari 9 Desember kita bisa melakukan Pilkades serentak. Entah itu tanggal belasan Desember atau puluhan. Yang pasti kami ingin agar Pilkades serentak ini tidak boleh lewat dari akhir tahun ini,” ujarnya.

Alasan Iwan ingin Pilkades Serentak tetap di tahun ini lantaran ia tak ingin penundaan tersebut mengganggu stabilitas roda pemerintahan di wilayah. Ia juga merasa kasihan kepada calon kepala desa yang ada.

“Nasib calon kepala desa ini yang sedang kami pikirkan. Perpanjangan dan penundaan ini tentu akan berdampak kepada para calon. Mereka pasti akan galau dan emosi, makannya kita berusaha agar setelah 9 Desember ini Pilkades Serentak bisa dilakukan,” ungkap Iwan.

Disinggung soal anggaran pelaksanaan Pilkades Serentak, Iwan mengaku belum bisa memastikan berapa besaran anggaran yang diperlukan. Lantaran anggaran Pilkades serentak masuk dalam anggaran perubahan nanti.

“Kalau untuk besaran anggarannya kita belum tahu, karna kan masuk di anggaran perubahan. Tapi yang jelas pasti ada peningkatan anggaran. Karna kan kita mesti lakukan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya yang tadinya satu TPS, kita sediakan tiga untuk memecah kerumunan,” pungkasnya. (ogi/a/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *