PMII Minta Transparansi Anggaran Covid-19 di Kabupaten Bogor

by -

METROPOLITAN – Usai melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Ka­bupaten Bogor, Pergerakan Maha­siswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kabupaten Bogor kembali menggelar demonstrasi di depan kantor Dinas Kesehatan (dinkes) dan depan gerbang kompleks Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, kemarin siang.

Aksi unjuk rasa itu mer­upakan kali kedua yang dilakukan PMII Kabupaten Bogor sebagai upaya mempertanyakan transparansi anggaran penanganan Covid-19 di Bumi Tegar Beriman yang mencapai Rp477 miliar se­cara keseluruhan. ­

Ketua cabang PMII Kabu­paten Bogor, Imam Shodiqul Wa’di, menilai, selama ini pengguna anggaran penanga­nan Covid-19 di Bumi Tegar Beriman terbilang sangat tertutup dan jauh dari kata transparan. Bahkan, data yang ada pada setiap instansi dan satuan kerapkali mengalami perbedaan satu dengan lain­nya.

”Masyarakat harus tahu be­rapa anggaran penanganan Covid-19, baik penggunaan, peruntukan hingga pengalo­kasiannya. Itu adalah uang rakyat, masyarakat mesti tahu dipakai untuk apa uangnya itu,” katanya di sela aksi unjuk rasa.

Puluhan aktivis kemahasis­waan itu juga meminta Bu­pati Bogor Ade Yasin yang juga Ketua Gugus Tugas Per­cepatan Penanganaan GTPP (Covid-19) membuka lebar-lebar rincian anggaran penanganan Covid-19.

Ia juga meminta Dinas Kese­hatan Kabupaten Bogor selaku pengguna anggaran ikut men­transparansikan anggaran Covid-19. ”Apa susahnya ter­buka soal penggunaan dana. Toh itu juga uang rakyat dan uang negara,” tegasnya.

Tak hanya itu, PMII Cabang Kabupaten Bogor juga me­minta 55 anggota DPRD Ka­bupaten Bogor mundur dari jabatannya karena tidak mampu membentuk Pansus Anggaran Covid-19.

”Kami juga minta kejari me­nindaklanjuti surat teguran dan surat somasi yang telah kami layangkan terkait keran­cuan anggaran penanganan Covid-19 dan pengalokasian anggaran dari dinas terkait,” tukasnya. (ogi/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *