Waduh! Nikah Dituding Jadi Faktor Tingkat Kemiskinan Tinggi

by -

METROPOLITAN – Menteri Koordinator Bidang Pembangu­nan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Ef­fendy, memberi tanggapan mengejutkan. Menurutnya, rumah tangga miskin Indone­sia masih sangat tinggi. Hal itu disebabkan dari sebuah per­nikahan yang merupakan Faktor Tingkat Kemiskinan Tinggi

Muhadjir menyebut masih tingginya angka kemiskinan ini disebabkan pernikahan antarkeluarga yang kurang mampu. Di mana saat ini se­kitar 76 juta rumah tangga tergolong dalam kategori miskin.

“Itu berarti sekitar 20 persen dari rumah tangga dan rumah tangga baru yang miskin itu rata-rata adalah juga dari kelu­arga rumah tangga miskin ini. Sesama keluarga miskin bes­anan, kemudian lahirlah kelu­arga miskin baru,” kata Mu­hadjir dalam diskusi daring.

Karena itu, pihaknya ingin menghilangkan rantai kemisk­inan ini, yakni dengan menu­runkan angka stunting. Pi­haknya pun akan gencar mela­kukan program bimbingan kepada para calon pengantin baru pasca-Covid-19.

“Karena dengan membekali calon pengantin baru, baik dari tentang kaitannya dengan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, sehingga ini perlu ada pemo­tongan mata rantai keluarga miskin. Kenapa? Karena ke­miskinan itu pada dasarnya basisnya adalah di dalam kelu­arga,” ungkapnya.

Ia pun menyinggung beber­apa pembicaraan sebelumnya, yakni kasus stunting harus ditangani kesungguhan. Sebab jika sudah mengalami stunting, maka kecerdasannya pun berpotensi rendah. “Itu kita harapkan rumah tangga baru akan siap untuk menyiapkan generasi Indonesia yang maju, yang unggul sesuai ara­han dari Bapak Presiden (Jo­kowi),” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menyatakan pemerintah kebablasan jika sampai harus mengatur dengan siapa se­seorang harus menikah demi menekan kemiskinan di dalam negeri. ”Kalau untuk menya­takan harus menikah dengan siapa, itu saya rasa kebablasan. Itu kan hak privasi, tidak bisa diatur juga,” kata Fithra.

Menurutnya, pemerintah juga memiliki andil besar untuk membuat kemiskinan di dalam negeri tak bertambah dan se­seorang keluar dari jurang kemiskinan. Salah satunya adalah akses. ”Ini menjadi tu­gas pemerintah untuk mem­berikan akses dan afirmasi buat orang miskin,” ucapnya.

Selama akses yang dimiliki orang miskin dan orang kaya timpang, maka akan semakin banyak orang miskin baru ke depannya. Sebab, anak dari keluarga miskin akan sulit keluar dari ’areanya’. ”Misalnya saja akses pendidikan. Orang miskin kesulitan internet dan teknologi, jadi sulit belajar. Kalau orang kaya sudah ada. Ini harus difasilitasi. Jadi solu­sinya bukan orang miskin di­nikahkan dengan orang kaya,” imbuh Fithra.

Ia menambahkan, fasilitas yang diberikan untuk orang miskin harus lebih besar ketimbang orang kaya. Sebab, orang misk­in tak akan pernah bisa menge­jar atau setara dengan orang kaya jika fasilitasnya sama.

”Ibaratnya orang kaya lomba lari menggunakan sepeda, orang miskin lari biasa. Ya beda. Ma­kanya fasilitasnya juga harus beda. Kalau bentuk fasilitasnya sama, ya orang kaya lebih sukses,” pungkas Fithra. (jpnn/cnn/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *