Warga Buanajaya Tolak Peternakan Ayam Ilegal

by -
MAHAL: Harga ayam hidup di tingkat peternak mengalami kenaikan, karena meningkatnya konsumsi masyarakat.

METROPOLITAN – Warga Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bo­gor, menolak keberadaan peternakan ayam di wilay­ahnya. Kandang unggas yang berada di Kampung Gobang itu dianggap ilegal lantaran tidak mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor.

Bentuk penolakan itu di­kemas dalam sebuah surat tertulis yang ditandatan­gani ratusan warga dari be­berapa kampung di desa tersebut. Surat yang dibuat dalam bentuk legal opini itu dikirim kepada Pemerintah Desa Buanajaya, polsek dan Pemerintah Kecamatan Tan­jungsari. Dalam surat itu disebutkan bahwa kandang ayam di Kampung Gobang melanggar aturan sesuai UU No 2 Tahun 1999, PP No 25 Tahun 2000 dan Perda Ka­bupaten Bogor No 8 Tahun 2003.

Warga membuat legal opi­ni karena kapasitas kandang bisa mencapai 48.000 ekor ayam broiler. Sementara kan­dang milik warga Jakarta itu dianggap tidak sepadan dengan persyaratan yang dimiliki, yakni baru sebatas Online Single Submission (OSS). Surat yang dikirim warga masing-masing dite­rima Kepala Desa Buanajaya Sudarjat, Kanit Reskrim Pol­sek Tanjungsari Ipda Sulae­man dan Sekretaris Kecama­tan (Sekcam) Tanjungsari Santoso.

“Dalam surat kami, dengan jelas diterangkan ketentuan sesuai aturan yang ada. Ha­rus dipenuhi para peng­embang atau yang disebut peternak ayam. Legalnya usaha peternakan ayam ha­rus memiliki izin prinsip, NPWP, IMB, akta pendirian perusahaan, proposal dan beberapa ketentuan lainnya,” kata warga Buanajaya, Ang­ga Dhita Erlangga.

Akibat tidak lengkapnya perizinan perusahaan peterna­kan ayam pedaging itu, war­ga meminta agar kegiatan peternakan dihentikan. Pa­salnya, selain tidak memberi pemasukan kepada negara, keberadaannya tidak men­guntungkan warga sekitar.

“Warga meminta pemerin­tah menghentikan kegiatan itu. Karena kami warga di sini tidak mendapatkan ke­untungan sedikit pun. Justru saat sekarang dengan mewa­bahnya pandemi Covid-19, kami khawatir kandang bisa menjadi penyebab penyakit dalam masyarakat,” tegasnya.

Setelah menerima dan mem­pelajari surat yang diserahkan warga, Sekcam Santoso ber­janji akan membawa dalam rapat internal. Ia juga ber­janji akan memberi kepas­tian kepada warga terkait keberadaan kandang yang dikeluhkan. “Kami akan me­merhatikan keluhan warga selama yang mengeluhkan warga itu sendiri, bukan orang luar,” tegas Santoso.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Su­hendar mengatakan, setiap ada kegiatan usaha harus mengantongi perizinan yang lengkap dari dinas terkait sesuai ketentuan. Di Kabu­paten Bogor, jelasnya, harus ada surat keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Harus ada surat keterangan komit­men dari DPMPTSP. Kalau tidak ada, itu ilegal dan harus dilengkapi,” tandas Beben. (bo/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *