Dewan Tagih 83 Perwali ke Pemkot Bogor

by -

Sebanyak 21 Peraturan Daerah (Perda) yang telah diparipurnakan DPRD Kota Bogor pada 2019, nyatanya sampai saat ini belum memiliki produk hukum turunannya yakni Peraturan Wali Kota (Perwali). Tak kurang dari 83 Perwali seharusnya dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis) pelaksanaan perda.

SEPERTI Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkela­njutan (LP2B) yang mendapatkan sorotan dari sejumlah wakil rakyat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyayangkan lambatnya pemkot dalam menerbitkan Perwali dari Perda LP2B. Se­bab, di dalam Perwali dari Perda LP2B itu seharusnya mengatur tentang juklak- juk­nis yang mendukung penyelamatan lahan persa­wahan berkelanjutan di Kota Bogor.

”Dewan sangat mendorong ada terobosan serta langkah cerdas dan cepat sebagai­mana tagline ”Kota Bogor Berlari” agar regulasi perlin­dungan LP2B bisa dilaksana­kan dengan efektif dan pro­duktif, sehingga memiliki peran terhadap keamanan dan keberlanjutan pangan bagi rakyat,” bebernya kepada Met­ropolitan, Kamis (24/9).

Karnain menerangkan, da­lam Perda yang belum me­miliki Perwali sebagai turu­nannya ini hanya 58,63 hek­tare lahan pertanian yang dilindungi agar tidak dialih­fungsikan. Sedangkan di da­lam Rancangan Revisi Ran­cangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) luas lahan pertanian di Kota Bogor hanya 132 hek­tare.

Untuk memperkuat regu­lasi yang sudah dimiliki, sam­bung Karnain, perlu didukung politik anggaran guna melin­dungi LP2B di Kota Bogor. ”Dukungan anggaran di­maksud adalah untuk men­dukung penguatan sosiali­sasi tentang urgensi perlin­dungan LP2B, anggaran pengawasan terhadap perl­indungan LP2B, anggaran pembelian lahan, sinergi dukungan anggaran propinsi dan pusat, anggaran insentif untuk petani yang memper­tahankan LP2B dan itu harus tertuang didalam Perwali,” bebernya.

Sementara itu, Kabag Hu­kum dan HAM pada Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, membenarkan kalau terda­pat 21 Perda yang belum dibuat perwalinya. Di mana dari 21 Perda itu terdapat 83 Perwali yang harusnya di­keluarkan tahun ini. ”Tapi dalam kenyataannya yang saat ini kita data itu ada 21 Perda yang belum ditinda­klanjuti SKPD dan belum dilimpahkan ke Bagian Hu­kum untuk diterbitkan,” kata Alma.

Alma sendiri mengaku ba­gian hukum sudah menyu­rati seluruh SKPD di Kota Bogor untuk sesegera mungkin menyerahkan draft Perwali sejak Juni lalu. Bahkan, Alma siap mendampingi setiap SKPD dalam pembuatan draft Per­wali agar di sisa waktu 3 bulan ini pembuatan Perwali biaa diselesaikan.

”Sejak Juni, kita sudah me­nyurati seluruh SKPD sbahwa harus segera mempersiapkan beberapa materi yang tertu­ang dalam turunan Perda untuk pembentukan per­wali, ini khusus Perda yang dikeluarkan pada 2019 yang sudah masuk kedalam lem­bar daerah. Kita juga siap membantu kalau ada yang membutuhkan agar mem­percepat prosesnya,” ujar Alma.

Selain itu, Alma juga sudah menyampaikan kepada seluruh SKPD bahwa dalam pembentukan perwali harus dilihat juga esensi penyeder­hanaan peraturan. Di mana misalkan dalam satu perda, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Ge­dung Dan Izin Mendirikan Bangunan diharuskan me­nerbitkan 15 perwali dan satu SK, bisa saja diseder­hanakan menjadi 5 perwali. ”Kita juga harus melihat esensinya karena pemerin­tah pusat sudah gembar-gembor soal omnibus law kan, nah itu bisa kita terap­kan,” jelas Alma.

Mengantisipasi hal ini, Alma menerangkan bahwa Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor sudah sepakat dengan DPRD Kota Bogor agar membuat deadline bagi seluruh SKPD dalam pembuatan perwali.

Di mana khusus perda yang keluar pada 2020 memiliki tenggat waktu paling lambat setahun untuk menerbitkan perwali. ”Paling lambat itu dua tahun, tapi untuk perda yang keluar pada 2020 nanti hanya 1 tahun dan kita sepa­kat dengan DPRD,” pungkas­nya.(dil/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *