Dinkes Jadi Kendala Penanganan Corona

by -
SANDIKA/METROPOLITAN

Lambannya hasil swab yang ada di Kabupaten Bogor, rupanya menjadi salah satu penyebab masifnya penularan Covid-19. Alih-alih kekurangan alat, Dinas Kesehatan (Dinkes) kini menjadi perhatian banyak pihak lantaran belum mampu menyediakan alat pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR). Padahal, Dinkes mendapatkan anggaran sangat besar untuk penanganan Covid-19.

WAKIL Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengakui jika saat ini Pemkab Bogor masih ke­kurangan alat pemeriksaan PCR atau alat untuk mende­teksi keberadaan Covid-19. Kekurangan PCR Swab Tes tersebut, menjadi salah satu kendala belum masifnya track­ing kasus Covid-19 di Kabu­paten Bogor. ”Terkendala di Dinkes. Hampir 1.000 lebih swab yang belum diperiksa atau waiting list. Ini karena kita keterbatasan alat detek­si PCR,” katanya.

Iwan menambahkan, saat ini Kabupaten Bogor baru memiliki satu tempat untuk melakukan uji spesimen Co­vid-19, yakni di RSUD Cibi­nong. ”Alatnya kurang. Mini­malkan satu rumah sakit punya satu atau dua alat lah, kita kan baru ada di Cibinong, Labkesda kita juga ramai,” paparnya.

Tak hanya itu, Iwan juga sempat menegur Dinas Kese­hatan Kabupaten Bogor kaitan rendahnya serapan anggaran pada semester pertama ang­garan pada Juni lalu. Bahkan, dari Rp1,688 triliun yang di­siapkan Pemkab Bogor, Din­kes hanya mampu menyerap Rp296,3 miliar atau 17,55 persen dari anggaran yang tersedia.

”Saya sempat tegur kemarin, karena serapan anggarannya masih rendah. Apalagi di sana ada belanja khusus penanganan Covid-19. Kita juga sudah meminta Dinkes segera melakukan penyerapan anggaran. Kita akan koreksi jangan sampai serapan mem­beludak di akhir tahun ang­garan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sus­manto, mengatakan, jika di­kalkulasikan secara keseluru­han, dari total anggaran Rp7,5 triliun rupiah, Pemkab Bogor hanya mampu menyerap Rp2,023 triliun.

”Kalau dipresentasikan baru mencapai 26,70 persen dari jumlah anggaran yang ada. Dari Rp7,5 triliun yang ada, sisa anggaran pada semester pertama mencapai Rp5,5 tri­liun rupiah,” kata Rudy saat ditemui awak media usai menghadiri rapat paripurna.

Tak tanggung-tanggung, Rudy juga membeberkan tiga SKPD dengan serapan ang­garan terendah. ”Dinas Pe­kerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kese­hatan (Dinkes) dan Dinas Perdagangan dan Perindu­strian (Disperdagin). Itu tiga dinas dengan serapan teren­dah,” bebernya.

Di posisi pertama terendah, ada DPUPR dengan serapan anggaran Rp93 miliar dari total anggaran Rp1,075 triliun, atau 8,69 persen. Di posisi dua Dinas Kesehatan dengan se­rapan anggaran Rp296 miliar dari total anggaran Rp1,6 tri­liun atau 17,55 persen. ”Po­sisi tiga ada Disdagin dengan serapan anggaran baru 18,13 persen. Atau baru Rp10 mi­liar, dari jumlah anggaran yang mencapai Rp55 miliar,” ung­kapnya.

Rudy mengaku aneh saat mendapati Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor berada pada posisi kedua dari kate­gori dinas dengan serapan rendah. Padahal, Dinas Kese­hatan merupakan salah satu center anggaran penanganan Covid-19.

”Pikiran Anda sama berarti dengan saya. Di masa pan­demi seperti saat ini kok ma­lah Dinas Kesehatan di po­sisi dua terendah. Padahal kan anggaran penanganan Co­vid-19 ada semua di Dinas Kesehatan. Anggarannya ada tapi tidak dibelanjakan,” te­rangnya.

Terpisah, Kepala Badan Keu­angan dan Aset Daerah Ka­bupaten Bogor, Syarifah So­fiah, mengakui, jika resapan anggaran pada semester per­tama kemarin tergolong ren­dah. Hal itu terjadi lantaran pandemi Covid-19 yang tengah melanda. ”Kalau sekarang sudah ada progres, di posisi Juni itu memang silpa kita masih besar. Tapi saat ini su­dah merangkak naik ada di sekitar 50 persen,” katanya kepada awak media.

Dirinya menargetkan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya serap anggaran pada SKPD, pihaknya menargetkan dalam setiap bulan, setiap SKPD mesti mampu menyerap anggaran sebesar 7 persen dari angga­ran yang tersedia. ”Kita juga sempat sampaikan kepada SKPD, kedepannya rata-rata serapan kita perbulan itu ha­rus 7 persen. Karna kita ber­harap silpa kita tidak seperti tahun lalu yang mencapai Rp1,05 triliun,” ungkapnya.

Pihaknya juga menginstruk­sikan kepada dinas-dinas yang serapannya rendah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perdagangan dan Per­industrian (Disperdagin), untuk memaksimalkan sera­pan anggaran. ”Kita juga minta ke sejumlah instansi yang besar agar secepatnya melakukan penyerapan hing­ga 23 Desember,” tutupnya. (ogi/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *