DPRD Kota Bogor Kekeuh Ogah Setujui Pinjaman Kemenkeu Rp2 Triliun

by -

METROPOLITAN.id – Masuknya Kota Bogor sebagai satu dari delapan daerah yang mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat, rupanya masih mendapat penolakan dari DPRD Kota Bogor.

Pinjaman yang sangat tinggi, mencapai Rp2,05 triliun itu pun disebut upaya yang terlalu ambisius. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Ia secara tegas menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengambil pinjaman ini.

“Masih banyak urusan masyarakat yang jauh lebih kritis dan penting untuk ditangani di tengah situasi pandemi Covid-19. Masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan masih menjadi PR bersama yang harus diselesaikan,” katanya.

Atang menilai bahwa skema pinjaman Rp2,05 triliun itu pun menunjukan Pemkot Bogor terlalu ambisius. Sebab, seharusnya pemkot menyadari bahwa proyeksi APBD di tahun 2021 sedang tidak baik.

Baca Juga  Mau Tau Harta Dirjen Mendag yang Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Minyak Goreng? Simak, Nih!

“Angka tersebut hampir sama dengan angka APBD Kota Bogor. Jangan sampai, hutang ini membebani APBD tahun-tahun berikutnya. Sedangkan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan,” ucapnya.

Politisi PKS itu menambahkan, apabila pemkot harus mengajukan pinjaman yang disediakan pemerintah pusat, tentunya harus diukur terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah. Selain itu, nilainya tidak fantastis seperti saat ini.

“Peruntukannya pun untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di masyarakat, yaitu masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ditambah lagi masalah kerusakan infrastruktur yang sampai sekarang tidak diperbaiki, seperti jembatan, ambrolnya danau, rusaknya drainase, dan lain lain,” ujarnya.

Atang pun menyindir alasan pemkot yang meminjam dana Rp2,05 triliun untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi, justru melalui megaproyek pemindahan perkantoran.

Baca Juga  Waw Muslim Indonesia Salurkan Rp2 Miliar Bagi Palestina

“Lebih baik pemkot perbaiki Jembatan MA Salmun yang hampir roboh, jalan amblas di Manunggal dan Darul Quran, banjir di Bogor Utara dan Cibadak, jembatan penyeberangan yang rusak di Kebon Kelapa, serta beberapa gedung SD yang rusak, juga sarana publik lain,” paparnya.

Atang menegaskan, pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pembangunan infrastruktur bisa saja dilakukan, asalkan tidak terpusat pada satu atau dua megaproyek saja. Serta pekerja yang terlibat adalah warga Kota Bogor.

“Namun, saat ini yang perlu mendesak adalah menghidupkan aktifitas ekonomi riil dan informal masyarakat. Banyak usaha kecil dan menengah warga yang perlu dirangsang untuk tumbuh kembali,” ucapnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan terkait surat usulan pinjaman dari daerah per 13 September lalu, ada delapan daerah, baik pemerintah provinsi (pemprov) ataupun kota/kabupaten yang telah mengusulkan jumlah pinjaman. Termasuk Kota Bogor yang mengajukan pinjaman Rp2,05 triliun.

Baca Juga  Karang Pamitran Diminta Jadi Penyemangat Anggota Pramuka

Untuk pemprov, diantaranya DKI Jakarta (Rp12,6 triliun), Jawa Barat (Rp3,91 triliun), Banten (Rp4,99 triliun), Gorontalo (Rp1,54 triliun), Sulawesi Selatan (Rp2,9 triliun) dan Sulawesi Utara (Rp1,02 triliun).

Sedangkan daerah tingkat kota/kabupaten yang ajukan pinjaman selain Kota Bogor, yakni Kota Probolinggo (Rp138,5 miliar). (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.