Ekonomi Paceklik, Pemkab Bogor Defisit Rp1,43 Triliun

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD tengah memutar otak untuk menurunkan defisit anggaran yang terjadi pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2020 atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 yang nilainya cukup fantastis.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2020 ditarget di angka Rp8,72 triliun. Dengan rincian belanja tidak langsung Rp3,9 triliun dan belanja langsung Rp4,73 triliun. Namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan target penda­patan daerah Kabupaten Bo­gor yang mencapai Rp7,2 triliun dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,3 tri­liun, target dana perimbangan Rp2,8 triliun dan ada target lain-lain pendapatan yang sah Rp2,1 triliun.

Baca Juga  Pemkab Bogor Kerjasama dengan Pemerintah Swiss, Dapat Hibah Alat Deteksi Kebocoran

”Dari jumlah itu terdapat defisit belanja daerah sebe­sar Rp1,43 triliun, karena kebutuhan belanja kita me­lampaui target pendapatan daerah kita,” kata Ade saat di rapat paripurna, kemarin.

Hal tersebut dipertegas Wa­kil Bupati Bogor, Iwan Setia­wan. Ia menerangkan defisit Rp1,4 triliun tersebut sudah diprediksi olehnya. Menyusul pendapatan Kabupaten Bo­gor yang tidak maksimal, mengingat pandemi Covid-19 tengah melanda. Sejak Co­vid-19 melanda, sambung Iwan, Pemkab Bogor seti­daknya kehilangan penda­patannya sebesar Rp900 miliar. Hal itu diperparah dengan kebijakan pemerin­tah pusat dan provinsi yang juga ikut merefokusing ang­garan untuk penanganan Covid-19.

”Baik pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, me­reka juga melakukan refoku­sing anggaran untuk penanga­nan Covid-19. Ini yang menga­kibatkan sejumlah bantuan dari pusat dan provinsi tidak turun. Ini yang membuat defisit,” kata Iwan. Meski de­fisit, Iwan memastikan jika penambahan belanja daerah tersebut bakal digunakan untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan pemerintah pusat. ”Tidak ada belanja membengkak. Justru semua digeser untuk penanganan dan pemulihan ekonomi pascacorona sesuai arahan pemerintah pusat,” tegasnya.

Baca Juga  Izin THM yang Buka Malam Jumat Terancam Dicabut

Orang nomor dua di Kabu­paten Bogor ini menegaskan, dalam penyusunan KUPA APBD-P, pemulihan eko­nomi dan penanganan Co­vid-19 menjadi prioritas utama.

”Arahan dari Mendagri un­tuk 50 persen belanja modal harus digeser ke belanja pengadaan atau ke penanga­nan Covid-19. Kalau tidak tentu kita akan kena pemo­tongan DAU 30 persen,” tu­kasnya. (ogi/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *