Kota Bogor Krisis Ruang Terbuka Hijau

by -

Di bawah komando Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kota Bogor diproyeksi sebagai kota sejuta taman. Sejak awal Bima menjabat, taman-taman di Kota Bogor mulai disulap. Namun sayang, jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Hujan ini belum bertambah.

BERDASARKAN data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, jumlah RTH di Kota Bogor baru 4,18 persen dari target 20 persen sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). ”Saat ini RTH Kota Bogor baru 4,18 persen. Se­dangkan berdasarkan RTRW untuk kewajiban RTH minimal 20 persen RTH Publik,” ung­kap Kepala Bidang Pertama­nan, PJU dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumkim Kota Bogor, Feby Darmawan, Senin (31/8).

Baca Juga  Ini PR buat Kadis Perumkim dan Bappeda Kota Bogor Baru Versi Dedie Rachim

Minimnya RTH di Kota Bo­gor, sambung Feby, dikarena­kan sulitnya membeli lahan pembangunan RTH karena harga tanahnya terlalu mahal. Selain itu, keberadaan fasos-fasum juga masih banyak yang belum diserahkan peng­embang kepada Pemkot Bo­gor.

Feby menyebutkan, dalam setahun paling banyak hanya satu bidang fasos-fasum yang diberikan ke Pemkot Bogor. ”Karena anggaran kita terba­tas, jadi kita memanfaatkan keberadaan fasum-fasos, tapi karena prosesnya lama dan banyaknya pengembang yang belum menyerahkan jadi kita masih minim RTH,” jelasnya.

Minimnya keberadaan RTH di Kota Bogor, rupanya men­jadi perhatian anggota DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydrus. Menurutnya, kete­gasan dari Disperumkim ha­rus ditingkatkan untuk menja­ring keberadaan fasum fasos di Kota Bogor. Sehingga RTH setiap tahunnya terus bertam­bah.

Baca Juga  Ini Biang Kerok Bogor Utara Jadi Langganan Banjir

”Jadi, Disperumkim harus memastikan fasum-fasos mana saja yang belum dise­rahkan ke Pemkot Bogor. Kalau ini tidak dilakukan maka tidak akan terkejar itu kewajiban 20 persen RTH,” ungkap Rifki.

Selain itu, Rifki juga me­minta aset Kota Bogor harus dirapikan lagi, mulai dari sertifikasi lahan. Untuk itu, Rifki berpesan dan meminta kepada pengembang yang nantinya mulai melakukan pembangunan di Kota Bogor agar menaati peraturan penyerahan fasum-fasos ke­pada Pemkot Bogor. ”Memang pengembang harus memenuhi kewajiban ini, jangan se­enaknya membangun lantas kabur,” pungkasnya.(dil/c/ mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.