Kuasa Hukum Ajak Aktivis dan Advokat Kawal Kasus Kekerasan Oknum Satpol PP Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Tindakan represif oknum Satpol PP Kabupaten Bogor saat membubarkan aksi  HMI MPO Cabang Bogor di depan gerbang Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (17/9, menjadi sorotan berbagai pihak.

Kuasa hukum mahasiswa, Achmad Hidayatullah mengajak semua elemen, khususnya aktivis dan advokat, untuk mengawal tindakan brutal oknum Satpol PP terhadap mahasiswa.

“Bagi rekan rekan advokat atau aktivis, mari bergabung, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Supaya tidak ada lagi kepongahan dan kekerasan yang dilakukan oknum pejabat terhadap kritik mahasiswa,” ujar lelaki yang karib disapa Daday, Jumat (18/9).

Menurutnya, pendampingan hukum korban tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap aktivis mahasiswa perlu dibawa ke ranah hukum karena sudah keterlaluan.

“Ini sudah offside, karena Satpol PP menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengawal aksi mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gerbang Kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor berujung ricuh.

Massa aksi sempat baku hantam dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor yang mengamankan aksi.

Kericuhan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu, massa aksi menuntut soal polemik dugaan maladministrasi proyek pembangunan salah satu RSUD.

Mulanya, para mahasiswa terlibat adu dorong dengan aparat di pintu gerbang kantor bupati. Tak berselang lama, sejumlah aparat Satpol PP dan Polisi ramai-ramai keluar dari dalam gerbang mendekati para mahasiswa di luar gerbang.

Saat di luar gerbang, kericuhan pun tak terhindarkan. Baku hantam antara massa aksi dan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor terjadi.

Bahkan, video pembubaran aksi oleh anggota Satpol PP tersebut langsung viral di grup-grup WhatsApp. Musababnya, cara mereka membubarkan massa terkesan sadis.

Yang paling menyita perhatian, ada salah satu anggota Satpol PP yang melayangkan ‘tendangan terbang’ ke salah satu massa aksi hingga tersungkur. Tak sampai di situ, anggota Satpol PP masih terus berusaha memukuli pendemo tersebut.

“Kita cukup kecewa dengan aparat hari ini terkesan refresif,” kata Korlap Aksi, Badru Tamam.

Setidaknya, ada lima mahasiswa yang mengalami luka-luka. Mereka pun telah membuat laporan ke polisi.

Aksi ini juga menjadi sorotan DPRD Kabupaten Bogor. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Heri Aristandi mengatakan, aksi kekerasan saat pembubaran aksi tak layak dilakukan dengan alasan apapun.

Seharusnya, petugas mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis.

“Ini mencoreng nama baik kita bersama dan harus jadi perhatian serius. Menyampaikan pendapat itu menjadi hak, kalaupun harus dibubarkan ya dengan cara yang baik. Ini kan malah jadi contoh buruk,” kata Heri.

Rencananya, pihaknya akan memanggil Satpol PP Kabupaten Bogor untuk memberi penjelasan soal aksi yang kemudian viral di media sosial tersebut.
Ia berharap aksi serupa tak terulang kembali di kemudian hari. Satpop PP juga diminta melakukan evaluasi dan pembenahan.

“Aparat negara jangan mengesankan sebagai sosok yang arogan. Ini yang kemudian menjadi PR ke depannya. Saya berharap kejadian seperti ini tak terulang,” tandasnya.

Sementara itu, ada tiga poin yang disampaikan Satpol PP Kabupaten Bogor dalam menyikapi insiden tersebut.

Pertama, Satpol PP turut prihatin atas terjadinya insiden tersebut. Di tengah pemberlakuan PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berdasarkan Perbup No. 60/2020. Seharusnya aksi demonstrasi yang mengundang kerumunan tanpa protokol kesehatan tersebut tidak diperkenankan.

Kedua, Satpol PP Kabupaten Bogor memohon maaf atas terjadinya insiden dalam aksi tersebut.

“Ketiga, kami sedang melakukan pendalaman secara internal terhadap insiden yang melibatkan satpol PP Kabupaten Bogor dan akan menyampaikan secepat mungkin hasil dari pendalaman yang dilakukan,” kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridallah dalam keterangan tertulis yang diterima Metropolitan.id, Kamis (17/9) malam. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *