Mau Kemanakah Bawaslu?

by -

OPINI – Sebagai lembaga negara, Bawaslu mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Pembentukan Bawaslu di atur dalam UU no.7 tahun 2017, pasal 89 sampai pasal 113.

Bawaslu hadir sebagai ejawantah dari kondisi pemilu masa orde baru yang dianggap tidak demokratis. Dia adalah perwujudan kehendak masyarakat menginginkan adanya pemilu yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses kepemimpinan baik lokal maupun nasional.

Jadi wajar saja pada tanggal 21 Mei 2019, pasca pengumuman pilpres oleh KPU RI, justru kantor Bawaslu RI yang di demo besar-besaran secara massif oleh masyarakat, bahkan sampai timbul korban jiwa. Secara pribadi saya anggap itu wujud kepedulian dan semangat masyarakat akan harapan besar yang di letakkan di Pundak Bawaslu RI.

Hakekatnya Bawaslu memikul beban maha berat untuk mewujudkan pemilu yang Jujur, bersih dan berintegritas, dan sejatinya aparat bawaslu di seluruh Indonesia telah dan sedang bekerja dengan sangat keras untuk mewujudkan impian masyarakat itu.

Tetapi Kenapa Bawaslu yang dinilai seolah olah gagal menjadi penjaga marwah pemilu yang jujur dan berintegritas? Padahal yang di tuntut masyarakat pendemo adalah sesuatu yang menjadi ranah kerja KPU. Misalnya soal kotak suara kardus, DPT siluman, Situng yang bermasalah, keberadaan DPT “orang tidak waras”, pengumuman oleh KPU yang dilakukan tengah malam dan sederet persoalan remeh temeh lainnya.

Ada 2 kemungkinan kenapa rakyat lebih memilih untuk berdemo di kantor Bawaslu. Pertama adalah masyarakat sudah tidak percaya dengan KPU dan mengganggap Bawaslu lah yang harusnya ‘menegur’ KPU atas kerja-kerja yang telah dilakukannya. Kedua, Bawaslu harus berperan lebih aktif dan inklusif dalam proses-proses kerja kepemiluan. Bawaslu di anggap sebagai tonggak terakhir atau sebagai penjaga gawang dalam proses pelaksanaan pemilu yang seharusnya jujur dan berintegritas.

Fenomena pelanggaran di Pilkada Serentak

Tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak saat ini tengah berlangsung. Ada beberapa catatan menarik yang layak untuk dicermati, termasuk peran Bawaslu sebagai watch dog proses pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tersebut.

Baca Juga  Nokia 8 Sudah Mejeng di Situs Belanja Online

Pertama adalah fenomena adanya mahar politik bagi calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi dari partai, seperti yang di ungkap oleh bupati Jember yang ingin maju kembali dalam pilkada 2020. Dalam pesan WA yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa dibutuhkan miliaran rupiah untuk mendapat rekomendasi partai, dan oleh karena itu dia harus maju dari jalur independen.

Hal sama juga di ungkap oleh Kaka Suminta, Sekjen KIPP (dalam satu webinar) yang telah mendeteksi adanya pergerakan timses cakada yang hilir mudik ke Jakarta. Dimana kerap kali dia menemukan adanya orang-orang daerah tersebut di hotel-hotel dan cafe-cafe tertentu di Jakarta untuk mengurus rekom partai yang menurut Kaka Suminta ada biaya dengan kode ‘logistik’ yang harus dilkeluarkan.

Jelas ini adalah sebuah pelanggaran terhadap Undang-undang Pilkada no. 10 tahun 2016 pasal 47 ayat 1 yang secara explisit menyebutkan, partai politik tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun saat proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dengan sangsi sesuai pasal 187 B berupa pidana 36 bulan dan denda 300 juta rupiah.

Sangsi yang berat ini ternyata tidak menyurutkan oknum pengurus parpol dan cakada untuk terus melalukan transaksi haram mahar politik ini. Setiap saat selalu terulang dan Bawaslu sampai saat ini belum mampu mengungkap kasus ini.

Fenomena kedua adalah ketidakpatuhan para calon kepala daerah dan timnya dalam menjalankan protokol kesehatan covid-19 terkait pelaksanaan pendaftaran Bacalon Pilkada di KPUD masing-masing daerah. Masih terlihat kerumunan dan pengumpulan pendukung dari masing-masing bacalon tersebut, bahkan ada bacalon yang mengadakan konser musik atau semacamnya.

Tntu hal ini sangat bertentangan dengan protokol kesehatan serta PKPU 6 tahun 2020 tentang Pilkada serentak dalam kondisi covid-19. Bawaslu seperti yang di katakan oleh Kordiv Pengawasan Bawaslu RI, M. Afiffudin telah menemukan adanya sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan berupa arak-arakan dan kegiatan lain yang memicu berkumpulnya banyak orang (suara.com, 7/9/2020).

Baca Juga  DAPIL BARAT-SELATAN RAWAN KONFLIK

Kondisi inilah yang memicu kritik keras dari para pegiat pemilu dan masyarakat umum, karena di anggap dapat menciptakan kalster-klaster baru penularan covid-19. Siapa yang akan bertangung jawab jika itu terjadi, penyelengara pemilukah, DPR RI atau pemerintah? ditambah adanya temuan kasus 96 orang aparat Bawaslu Boyolali yang positif terinfeksi covid 19 usai pelaksanaan tahapan coklit (Detik.news, 8/9/2020). Pada kasus ini sekali lagi Bawaslu terlihat kelimpungan serta gagap dalam melakukan tindakan pencegahan atau penindakan pelanggaran.

Tantangan Bawaslu Ke Depan

Kedua Fenomena di atas jelas menjadi tantangan Bawaslu untuk dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, Fenomena mahar politik memang sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan, walaupun secara umum semua orang sudah mengetahui tetapi tidak semua orang mengakui, karena tidak mungkin pihak2 yang terlibat akan mengakuinya.

Undang-undang pilkada no. 10/2016 menyasar keduanya, baik si pemberi maupun si penerima. Pengakuan sama dengan bunuh diri, karier politik bisa tamat. Perilaku koruptif inilah yang menjadi akar persoalan kepemimpinan di daerah, karena para kepala daerah terpilih akan bekerja semata-mata hanya untuk mengembalikan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mahar politik ini.

Kejahatan ini adalah yang tersulit untuk ditindak oleh Bawaslu. Terbukti sampai saat ini belum ada satu kasus pun tentang mahar politik yang ditangani oleh Bawaslu di seluruh Indonesia. Tetapi sebuah adagium di dunia kepolisian mengatakan, tidak ada kejahatan yang sempurna, sepandai pandainya tupai melompat suatu saat akan jatuh juga. Kejahatan sekecil apapun pasti bisa di endus, karena kejahatan pasti meninggalkan jejak. Hanya masalahnyanya punya ruang atau tidak.

Agar Bawaslu dapat bekerja dengan maksimal, perlu lompatan besar dari sisi regulasi/payung hukum yang dapat memberikan keleluasaan aparat Bawaslu untuk bekerja, misalnya bagaimana bawaslu harus mendapat support yang seluas-luasnya dari PPATK dan OJK agar dapat mengendus pergerakan uang dari cakada. Bawaslu juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan, seperti yang di berikan oleh KPK, melakukan penggeladahan dan pemanggilan paksa, serta kewenangan atributif lainnya.

Baca Juga  Inilah Alasan Persiba Batalkan TC di Malang

Tentu hal ini hanya dapat terjadi jika si pembuat regulasi (DPR RI) tidak keberatan untuk memberikannya. Jika tidak, maka Bawaslu tidak mungkin dapat mengungkap kasus korupsi mahar politik tersebut, dan rakyat akan bertanya terus, kemanakah bawaslu? Masih adakah bawaslu? Kenapa sesuatu pelanggaran yang ada di depan mata, tapi tidak bisa di ungkap?

Fenomena yang kedua adalah pelanggaran atas protokol covid. Dalam hal ini, begitu banyak pasal yang dilanggar oleh para calon kepala daerah tersebut. Sebut saja UU no.6 tahun 2016 tentang karantina, PP 21/2020 tentang PSBB, Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran covid. Bahkan KHUP pasal 218 menyebutkan “Barang siapa pada waktu datang berkerumun dengan sengaja dan tidak pergi setelah diperintah 3 kali oleh pejabat yang berwenang, diancam pidana 4 bulan penjara

Dalam rilis, Kemendagri pun sudah menegur keras mengancam 69 pasangan calon petahana yang diduga melanggar protokol Kesehatan tersebut. Mendagri mengancam akan mengundur pelantikan calon tersebut jika seandainya mereka terpilih Kembali.

Lantas dalam konteks ini, dimanakah Bawaslu berada? Kenapa Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan terhadap para pelanggar tersebut? Temuan yang di ungkap oleh Kordiv Pengawasan Bawaslu RI M. Afifuddin, Msi seolah menggema di ruang hampa. Kasus yang menjadi perhatian pegiat pemilu ini dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa anak bangsa, tidak mampu di tangani oleh Bawaslu karena kendala payung hukum yang tidak kompatibel.

Mau kemanakah bawaslu? Sebuah pertanyaan yang mungkin akan sangat panjang jawabnya. Tetapi sebagai anak bangsa yang masih menghendaki pemilu dapat belangsung dengan jurdil dan berintegritas, tentu kita masih berharap bahwa Bawaslu dapat menjalankan tugas yang diamanatkan, sebagai tonggak terakhir penjaga integritas pemilu/pilkada yang mampu menjaga harapan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.

Salam Demokrasi.

Penulis adalah Ali mahyail Falasi, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.