Nggak Segampang itu Memindahkan Balai Kota Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan pemindahan pusat pemerintahan, termasuk Balai Kota Bogor, ke wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Bahkan pemkot sudah membentuk tim khusus.

Namun wacana itu jadi persoalan lantaran disebut belum punya dasar hukum. Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bahri mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan perlu perencanaan matang, seperti adanya peraturan daerah (perda).

Sebab wacana itu butuh biaya besar. Hingga soal sitplan rencana lokasi yang disebut berdekatan dengan Danau Bogor Raya.

“Pemindahan pusat pemerintahan nggak bisa sekonyong-konyong dilakukan, tetapi harus menempuh mekanisme dengan didukung oleh perda,” katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (3/9).

Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bahri.

Selain itu, pria yang akrab disapa ASB ini menilai bahwa wacana pemkot untuk melakukan pinjaman lunak sebesar Rp2,05 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan tindakan nekat.

Baca Juga  Banjir Mulai Surut, Warga Griya Cimanggu Mulai Sibuk Bersih-bersih

Sebab konsekuensinya jatah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Bogor dari pemerintah pusat akan dipotong selama 10 tahun. Padahal seharusnya, DAU dimanfaatkan untuk berbagai infrastruktur bagi masyarakat.

“Kalau sudah ada ancang-ancang untuk meminjam, harusnya sudah ada ekspos dulu ke DPRD. Tapi kenyataannya nggak ada. Lahan yang katanya enam hektare titiknya dimana, kita juga nggak tahu. Harus didetailkan itu, jangan hanya diawang-awang,” tandasnya.

Menurutnya, penuntasan proyek Jalan Regional Ring Road (R3) lebih penting untuk mengurai kemacetan Jalan Pajajaran hingga wilayan Tajur. Ketimbang membangun kompleks perkantoran atau menembuskan akses jalan pusat pemerintahan itu ke interchange (bukaan jalan tol, red) Jagorawi KM 42,5.

Baca Juga  Seratusan Orang Diduga Keracunan di Sigi, Satu Orang Meninggal

“Coba dibuatkan peta satelit dan lakukan arsiran bersama, dimana titik lokasi frontage dari lokasi yang akan dibangun komplek perkantoran hingga ke interchange itu,” papar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Dheri Wiriadirama menuturkan, Pemkot Bogor telah memgirimkan surat kepada DJKN untuk meminta hibah terhadap lahan seluas enam hektar yang akan dibangun Komplek Perkantoran Walikota, yang disebut ada di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

“Surat sudah dikirimkan ke DJKN, sekarang masih diproses. Mudah-mudahan tanggapannya positif,” tutupnya. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *