Pelanggar Masker Digotong Layaknya Jenazah, Pengamat: Satpol PP Bogor Konyol, Terkesan Tak Manusiawi

by -

METROPOLITAN.id – Satpol PP kabupaten Bogor menggelar razia penggunaan masker di area Stadion Pakansari, Minggu (6/9). Para pelanggar yang tak mengenakan masker ada yang digotong layaknnya jenazah orang meninggal dan diminta merenung di area makam.

Sanksi ini lantas menuai kontroversi. Satpol PP dinilai konyol karena keluar dari aturan dan sanksi yang diberikan terkesan tak manusawi.

Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan, sejatinya, ia sepakat dengan pemberlakuan sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.

Bahkan sanksi tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Baca Juga  Sssttt... Ada Oknum Satpol PP Bekingi Karaoke Queen

Di Pasal 11 ayat 1 dan 2 dalam Perbup tersebut, disebutkan ada tiga sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan. Pertama teguran lisan, dan atau kedua kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum. Ketiga, denda 100 ribu rupiah.

Menurut Yusfitriadi, nampaknya peraturan tersebut tidak serta-merta dipahami Satpol PP Kabupaten Bogor yang menerapkan sanksi sesuai kemauannya. Sehingga, terkesan tidak manusiawi.

“Seperti yang terjadi hari ini, Satpol PP memberikan sanksi kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. Sanksi tersebut berupa ditandu seperti orang mati oleh satpol PP yang menggunakan hazmat,” kata Yusfitriadi, Minggu (6/9).

Ia melihat sanksi tersebut konyol dan sama sekali tidak relevan serta melanggar Perbup Nomor 52.

Baca Juga  Kota Bogor KLB Corona, Hotel-hotel Mulai Tutup

Menerapkan sanksi selain yang ada di Perbup jelas-jelas melanggar peraturan bupati secara terbuka. Selain itu, sanksi menggotong pelanggar dinilai sama sekali tidak substasial dan tidak produktif. Bahkan cenderung memberikan tekanan psikologis yang berlebihan.

“Selain itu dampak percepatan penularan covid-19 pun sangat mungkin, sanksi tersebut akan membentuk klaster baru. Bayangkan saja, ketika ada lim orang saja yang diberikan sanksi sama dengan digotong di tandu yang sama, sedangkan di lokasi penerapan sanksi sama sekali tidak ada rapid test dan swab. Sehingga tidak akan identifikasi warga yang kena sanksi terinfeksi atau tidak. Maka potensi penyebaran covid-19 justru akan lebih kuat,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Yusfitriadi berharap Bupati Bogor menegur Satpol PP secara tegas. Alasannya, sudah jelas-jelas melanggar peraturan yang sudah dubuat oleh bupati.

Baca Juga  Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Unida Dorong Motor ke Istana Bogor

Selain itu, penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan nampaknya hanya terjadi di tempat-tempat yang menjadi simbol kabupaten Bogor. Penerapan sanksi tersebut tidak terjadi hampir di semua tempat di Kabupaten Bogor.

“Padahal yang namanya potensi menimbulkan klaster baru akan terjadi dimanapun. Sehingga penerapan sanksi tersebut terkesan pencitraan untuk menggugurkan kewajiban aparat sudah bekerja,” pungkasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.