Pemkab Bogor Keukeuh Jalankan Persiapan Pilkades

by -

Meski Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di seluruh wilayah di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor rupanya akan tetap melakukan sejumlah persiapan Pilkades Serentak.

WAKIL Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menginstruksikan agar persiapan Pilkades Serentak tetap dilakukan. Meng­ingat sampai saat ini pemkab belum menerima surat resmi dari kemendagri terkait penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak ini. ”Saat kita koordinasikan dengan DPMD proses per­siapan Pilkades Serentak tetap dilakukan pemerintah daerah. Saya minta ini jangan ber­henti, kecuali kalau ada atu­ran yang sudah fiks dilarang baru kita berhenti,” tegasnya.

Iwan juga mengaku belum menerima laporan dari DPMD kaitan surat dari Kemendag­ri untuk Pemkab Bogor. ”Be­lum lihat saya, kalau sudah ada baru kita berhenti, ka­rena tahapan selanjutnya kan butuh pikiran, tenaga dan biaya,” paparnya.

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi, men­gatakan, sejauh ini Pemkab Bogor belum menerima ke­terangan resmi dari Kemen­dagri. Sehingga serangkaian persiapan Pilkades Serentak masih terus dilakukan.

Menurutnya, informasi Pil­kades Serentak yang diterima pihaknya sejauh ini sekadar pengunduran bukan penun­daan. Sehingga Pemkab Bogor masih melakukan tahap per­siapan Pilkades.

Ade Jaya bercerita, semula Kemendagri sempat mengin­struksikan untuk menunda pelaksanaan Pilkades Serentak untuk seluruh wilayah di In­donesia. Namun penundaan yang dimaksud, yakni penyel­enggaraan Pilkades yang dila­kukan sebelum Desember. ”Jadi yang dimaksud penun­daan itu, bagi Pilkades Seren­tak yang melaksanakan sebelum Agustus. Makanya kemarin kita undur pelaksanaannya menjadi 20 Desember,” katanya.

Meski begitu, ia mengaku akan mengikuti aturan dari Kemendagri jika aturan penun­daan ini sudah diterima Pem­kab Bogor. ”Kalau nanti kita terima surat yang baru dari Kemendagri soal penundaan Pilkades Serentak tahun ini, kita akan lakukan arahan itu. Tapi kan saat ini kita belum menerima keterangan resmi­nya. Jadi, tahapan tetap kita lakukan,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi, menilai Pilkades 2020 sebaiknya ditunda terlebih dulu. Sebab, kasus positif Co­vid-19 cenderung terus mero­ket dan berisiko tinggi.

”Kalau Pilkades itu domain­nya di daerah, bupati berarti. Tapi kan bupati juga di bawah Kemendagri. Jadi, kalau in­struksinya ditunda mau nggak mau harus ikut. Intinya mau Pilkada atau Pilkades, di si­tuasi covid yang terus naik ini sepertinya berisiko tinggi,” kata Heri. Kecenderungan menunda Pilkades bukan tanpa alasan. Pilkades dija­lankan panitia lokal di desa, sehingga sulit dikontrol, khu­susnya masyarakat yang ter­biasa merasakan hingar-bingar pilkades. Selain itu, aturan teknis soal pilkades juga belum jelas.

”Biar bagaimana pun kalau dipaksakan harus digelar saat pandemi, banyak hal yang harus diubah. Misal, jumlah TPS yang membengkak ka­rena pemilihnya dibatasi. Saya pikir kalau dipaksakan kha­watir bermasalah karena kon­disi sedang rawan, mending ditunda sesuai arahan pusat,” ungkapnya.

Rencananya, Komisi I juga bakal mengundang Pemkab Bogor melalui DPMD untuk dengar pendapat terkait ke­lanjutan Pilkades 2020.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Kar­navian, mengaku sudah me­merintahkan untuk menunda seluruh pelaksanaan Pemili­han Kepala Desa (Pilkades). ”Pilkades ini ditunda semua, ada 3.000. Pilkades kita tunda karena tidak bisa kita kontrol. Itu kan yang melaksanakan panitianya adalah bupati,” ujar Tito dalam webinar, Minggu (20/9). Menurut Tito, hal ini sudah disampaikan melalui Surat Edaran (SE) yang diter­bitkannya. Pilkades ini bakal ditunda hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se­lesai. Pemerintah perlu me­lihat seperti apa penyeleng­garaan pilkada lebih dulu.

Tito menjelaskan, penun­daan pilkades ini merupakan salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19. Akan sangat rawan bila penyelen­ggaraan pilkades dilakukan dengan manajemen yang tidak baik. Berbeda dengan Pilkades, Tito mengatakan bahwa penyelenggaraan Pil­kada akan tetap dilaksanakan tahun ini. Namun, dia me­nyebut dibutuhkan regulasi khusus untuk mencegah terjadinya kerumunan serta sanksi yang akan diberikan. (ogi/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *