Pengajuan Pinjaman Rp2 Triliun Masuk Draf Kemenkeu, Pemkot Bogor Matangkan Kajian

by -

METROPOLITAN.id Kota Bogor menjadi salah satu pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tengah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp2,05 triliun.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan untuk saat ini penggunaan pinjaman tersebut masih dalam tahapan pengkajian. Setelah selesai kajian tersebut maka akan konsultasikan dengan DPRD dan disinkronkan dengan arah pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur PEN pasca-pandemi.

Dedie pun tidak menampik dalam kajian yang tengah dilakukan tim internal Pemkot Bogor, yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDM) dan dinas lainnya, terdapat kajian penggunaan anggaran untuk revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran dan pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor.

Baca Juga  Kasus Harian Masih Tinggi, Rasio Tracing Covid-19 Kota Bogor juga Masih Jauh Dari Ideal

“Iya itu kan bagian dari kajian. DED (Detail Engineering Design, red) GOR sudah ada sejak tahun 2018, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan,” ujar Dedie.

Kajian itu direncanakan akan rampung akhir tahun ink dan akan dibawa pemkot untuk dipaparkan dihadapan DPRD Kota Bogor.

“Segala sesuatu harus dimatangkan dulu, tidak mungkin kita konsultasi dengan dewan tanpa data dan kajian yang final. Ngomong dengan DPRD itu harus berdasarkan data, untuk hal-hal yang belum clear mana mungkin kita omongkan ke dewan. Makanya tunggu kajian selesai,” jelasnya.

Adanya lampu hijau dari pemerintah pusat untuk memberikan pinjaman kepada Pemkot Bogor ini pun disebut jadi kesempatan yang harus diambil, lantaran tidak semua daerah dapat kesempatan ini. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Baca Juga  Ribuan Miras Hasil Sitaan Di Musnahkan Polres Sukabumi

“Jadi nanti di APBD-Paerubahan 2020 akan ada kajiannya untuk peminjaman ini. Kalau sudah ada kepastian tahun depan turun, kenapa tidak kita ambil, karena tidak semua daerah dapat,” ujar Ade Sarip.

Menurut PNS yang akan pensiun bulan depan itu berharap, bsarnya pinjaman yang hampir menyamai APBD Kota Bogor ini tidak akan memberatkan APBD Kota Bogor kedepannya. Terkait penggantian uang peminjaman.

“Saya ingin nanti dijadwalkan untuk ekspos ini dengan dewan, sehingga kita harus yakin semua kalau ini tidak akan memberatkan APBD. Jadi kata kuncinya bersama-sama lah, melangkah untuk kepentingan Kota Bogor,” tukas Ade Sarip.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan terkait surat usulan pinjaman dari daerah per 13 September lalu, ada delapan daerah, baik pemerintah provinsi (pemprov) ataupun kota/kabupaten yang telah mengusulkan jumlah pinjaman. Termasuk Kota Bogor yang mengajukan pinjaman Rp2,05 triliun.

Baca Juga  Duh, Rugi Sampai 20juta Gara-gara Dukun Penggandaan Uang

Untuk pemprov, diantaranya DKI Jakarta (Rp12,6 triliun), Jawa Barat (Rp3,91 triliun), Banten (Rp4,99 triliun), Gorontalo (Rp1,54 triliun), Sulawesi Selatan (Rp2,9 triliun) dan Sulawesi Utara (Rp1,02 triliun).

Sedangkan daerah tingkat kota/kabupaten yang ajukan pinjaman selain Kota Bogor, yakni Kota Probolinggo (Rp138,5 miliar). (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.