RAPBD 2021 Kota Bogor Masih Defisit Rp445 Miliar

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor masih terus melakukan pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Berdasarkan laporan sementara yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, terkait rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, masih mengalami defisit sebanyak Rp445 miliar.

“Jadi sementara masih ada selisih pendapatan dan pengeluaran, kita juga masih ada waktu untuk membahas ini,” kata Bima kepada Metropolitan.id, Kamis (24/9).

Berdasarkan rancangan sementara KUA-PPAS 2021, Pemerintah Kota Bogor menargetkan pendapatan sebanyak Rp2,1 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Aset Daerah (PAD) sebesar Rp925 miliar dan pendapatan lainnya sebesar Rp1,1 triliun.

Baca Juga  Setelah Uncal, Ada Jalan Romantis di Jalak Harupat

Sedangkan untuk pengeluaran yang direncakan oleh Pemkot Bogor, akan berfokus kepada sektor kesehatan. Sebab diprediksi di 2021 masih dalam situasi pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi yang berfokus kepada pemberian stimulus kepada pelaku usaha dan penguatan potensi ekonomi lokal.

“Serta fokus kepada sektor pendidikan, berupa penguatan penyelenggaraan pendidikan, bantuan infrastruktur dan koneksi internet, kurikulum, modul dan skema belajar, serta bantuan pembayaran pendidikan,” jelas Bima.

Masih defisitnya rancangan APBD 2021 ini, menurut Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, harus segera dirampingkan. Sebab, nantinya jika ada perubahan maka bisa dilakukan melalui APBD Perubahan 2021.

“Karena ini APBD Covid-19, jadi diinputnya nanti ke SIPD milik Kemendagri, nah disitu yang penting masuk saja dulu. Tapi harus sesuai koridor prioritas kita di RPJMD,” ujar Ade Sarip.

Baca Juga  Kang Emil: Jangan Termakan Isu SARA

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengungkapkan beberapa catatan dari DPRD Kota Bogor, diantaranya adalah peningkatan anggaran di sektor pendidikan dan peningkatan anggaran untuk Infrastruktur seperti jembatan dan jalan.

“Memang sektor pendidikan kita sudah memenuhi batas 20 persen anggaran, tapi kalau melihat lebih dalam itu kan masih habis di belanja tidak langsung. Sedangkan peningkatan infrastruktur sektor pendidikan masih rendah, nah ini yang harus ditingkatkan,” pungkasnya. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.