Selama PSBB 17 Ribu Perkara Lalin Masuk PN Cibinong

by -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejak Maret memang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lantaran pandemi Covid-19. Namun kebijakan tersebut sepertinya diabaikan begitu saja. Masyarakat masih banyak yang wara-wiri di jalanan. Terbukti dari perkara soal lalu lintas yang masuk di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong selama PSBB, jumlahnya cukup fantastis.

BAGIAN Kehumasan pada PN Cibinong, Amran S Parman, mengatakan, selama periode PSBB jumlah perkara atau pelanggaran lalu lintas (lalin) yang masuk mencapai 17.811. ”Periode Maret hingga Agus­tus atau selama masa PSBB di Kabupaten Bogor, jumlah perkara lalu lintasnya men­capai 17.811 kasus,” katanya kepada Metropolitan.

Dari jumlah tersebut, April dan Mei merupakan periode terbanyak pelanggaran lalu lintas. Pada April ada 11.506 kasus. Sementara Mei seba­nyak 5.059 kasus. Jika ditotal keseluruhan, periode Janua­ri hingga Agustus, jumlah pelanggar lalu lintas di Kabu­paten Bogor mencapai 20.266 pelanggar. ”Jumlah itu kalau dihitung dari Januari,” papar­nya.

Minimnya kesadaran ma­syarakat dalam berkendara, dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya pelang­garan lalu lintas. Terlebih di sejumlah wilayah yang me­mang dekat dengan jalan protokol maupun jalan daerah. Hal ini perlu menjadi catatan penting jajaran pemerintahan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pen­tingnya tertib berlalu lintas.

Baca Juga  Vaksinasi Tahap Dua Digelar Awal Maret

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fitra Zu­anda, menerangkan, kesada­ran masyarakat di Kabupaten Bogor dalam berkendara masih rendah. Meski kemarin sempat menggelar ops lodaya, penindakan yang dilakukan hanya terhadap masyarakat yang melanggar dan berpo­tensi menyebabkan laka lan­tas. ”Iya memang di satu sisi Covid-19 sedang menyerang, tapi kesadaran masyarakat masih rendah juga, jadi tetap harus ditindak,” katanya.

Fitra mengungkapkan bermacam-macam jenis pelanggaran di Kabupaten Bogor. Di antaranya seperti melawan arah, tidak mengenakan helm dan ber­bonceng tiga. ”Ya itu lagi jenis pelanggaran yang pa­ling sering dilakukan tidak mengenakan helm, melawan arah dan berboncengan tiga orang. Itu kan membahaya­kan, makanya kita tindak,” ungkapnya.

Baca Juga  Bekas Galian Haus Darah

Terpisah, Pengamat Trans­portasi, Djoko Setijowarno, menilai jika fenomena pelang­garan lalu lintas didominasi kalangan ibu-ibu. Hal itu dikarenakan tidak adanya edukasi kepada ibu-ibu yang akan berkendara di jalanan. ”Jadi kita itu terlambat dalam memberikan edukasi. Nah ini harus diperbaiki,” kata Djoko.

Djoko melanjutkan, polisi seharusnya langsung mem­berikan tindakan tegas. Bah­kan kalau bisa melarang orang-orang yang memang sudah melakukan pelangga­ran. ”Ya udah itu yang melang­gar tilang saja dan kalau bisa larang saja,” pungkasnya. (ogi/dil/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *