Tiga Kantor Pelat Merah di Bogor Zona Merah

by -
ilustrasi

METROPOLITAN – Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor mulai menyebar ke perkan­toran pemerintahan. Setelah sebelumnya kasus positif terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, kali ini kasus penyebaran terjadi di tiga kantor pelat merah yang ada di Bumi Tegar Beriman, Bogor zona merah.

Ketiga kantor pemerintahan tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dan PDAM Kabupaten Bogor.

Juru Bicara Gugus Tugas Co­vid-19 Kabupaten Bogor Sya­rifah Sofiah mengatakan, pe­nularan Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah masuk perkanto­ran. Syarifah meminta kantor-kantor memperketat protokol kesehatan agar penyebaran tak semakin meluas. “Penularan Covid-19 sudah masuk per­kantoran. Jadi pelaksanaan protokol kesehatan harus se­makin ketat,” kata Syarifah, kemarin.

Untuk saat ini, pelayanan tatap muka di kantor-kantor yang ditemukan kasus positif co­rona dihentikan sementara. Para pegawai diminta bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). “Sementara ini WFH diberlakukan untuk per­kantoran yang stafnya terkena Covid-19. Untuk perkantoran yang lainnya belum ada kebi­jakan baru,” ujarnya.

Baca Juga  Jam Malam, TNI Kerahkan Anggota Patroli dan Awasi Hajatan Warga

Sementara itu, Kepala Seksi Surfaillance Covid-19 Kabu­paten Bogor Adang Mulyana mengatakan, atas penyebaran Covid-19 di tiga instansi pe­merintah tersebut, pihaknya langsung melakukan rapid test. Namun rapid baru dilakukan di kantor Bappenda dan DPUPR Kabupaten Bogor.

Sebanyak 125 rapid test kit di­siapkan pihaknya untuk me­lacak siapa saja pegawai yang pernah kontak erat dengan pegawai positif Covid-19 di kantor Bappenda Kabupaten Bogor. Alhasil, dari 125 rapid test kit yang dibawa pihaknya, enam orang di antaranya di­nyatakan reaktif Covid-19.

”Di Bappenda ada dua orang positif Covid-19. Makanya kita langsung lakukan rapid test. Dari situ kita dapat enam orang reaktif, lalu kita lakukan swab test kepada enam pegawai itu. Sampai saat ini hasilnya belum keluar,” katanya saat ditemui Metropolitan.

Untuk di kantor DPUPR Kabu­paten Bogor, lanjut Adang, lima orang dinyatakan positif Co­vid-19. Atas hal itu, pihaknya langsung menggelar rapid test massal kepada seratus pegawai DPUPR yang sempat kontak erat dengan kelima pegawai yang positif Covid-19. ”Untuk DPUPR kita lakukan rapid test kepada seratus pegawai yang sempat ada kontak dengan pegawai positif. Dan hasilnya baru kita dapatkan satu orang reaktif,” imbuhnya.

Baca Juga  Pegawai Kelurahan Positif, Bogsel menuju Zona Merah

Ia mengingatkan kepada seluruh kepala instansi yang ada di Kabupaten Bogor untuk sen­antiasa menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 60 Tahun 2020. ”Di Perbup kan sudah jelas, minimal kantor itu menerapkan sistem 50 persen kehadiran pegawai dan selalu menerapkan protokol keseha­tan secara ketat,” ingat Adang.

Adang menambahkan, kesa­daran Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sangat memenga­ruhi untuk menekan potensi penyebaran Covid-19 di inter­nal pemerintah. ”Tapi kan yang jadi masalah, di kantor dijaga, di luar kantor kita tidak tahu. Makanya kesadaran itu penting,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Humas dan Protokoler PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Arfur Fakhrurrodji, membe­narkan bahwa ada tiga pegawai di PDAM Tirta Kahuripan yang terkonfirmasi positif. Dari tiga pegawai yang positif Covid-19, satu di antaranya merupakan pegawai pusat. Sementara dua lainnya merupakan pegawai PDAM di Cabang Cileungsi.

Baca Juga  Pemerintah Tingkatkan Kapasitas RS Hingga 40 Persen di Kabupaten/Kota Zona Merah dan BOR Tinggi

“Iya benar, pegawai kami ada yang positif Covid-19. Jumlah­nya ada tiga pegawai. Yang satu pegawai pusat, dua orang pegawai di Cabang Cileungsi,” kata Arfur, kemarin.

Sementara waktu, kantor pusat PDAM Tirta Kahuripan ditutup sementara mulai Senin hingga Rabu (21-23/9). Penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar virus tak me­nyebar luas di PDAM. Meski demikian, penutupan kantor tak mengganggu pelayanan yang ada.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabu­paten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor mem­buat suatu kebijakan agar pe­layanan terhadap masyarakat tidak terganggu meski kantor pemerintahan ditutup imbas penyebaran Covid-19. “Intinya harus ada program-program di setiap SKPD. Tujuannya untuk membantu proses per­cepatan penanganan Covid,” kata Rudy.

“Di sisi lain, pemerintah juga harus punya keputusan atau kebijakan terkait perkantoran ini. Karena kita berharap se­perti kantor DPRD, sebelumnya ada beberapa karyawan yang positif itu tapi tidak menutup pelayanan, tapi dibatasi. Jadi pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” tutupnya. (ogi/c/fin/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *