Bayar PBB tanpa Denda Diperpanjang

by -

METROPOLITAN – Mendekati akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memutuskan memperpanjang masa pembebasan denda sektor Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) hingga Desember 2020.

Awalnya, kebijakan untuk memberikan stimulus di tengah situasi pandemi Covid-19 itu hanya berlaku hingga akhir Agustus 2020. Hingga akhir September, realisasi pajak dari sektor PBB-P2 Kota Bogor sendiri sudah mencapai Rp115,7 miliar dari target Rp105,1 miliar sebelum APBD Perubahan.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, pembe­basan denda PBB-P2 dan denda dari semua jenis pajak akan diperpanjang hingga 18 Desember 2020. Denda yang dibebaskan pun tidak hanya denda pajak tahun berjalan, tetapi juga denda tunggakan seluruh tahun.

Baca Juga  Ganti Nama Jabar Jadi Tatar Sunda, Haruskah?

Selain itu, pihaknya juga memperpanjang masa diskon atau potongan 7,5 persen untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga akhir tahun ini. “Betul pemkot memu­tuskan memperpanjang pembebasan denda PBB dan juga denda semua pajak sampai 18 Desember 2020. Denda tahun berjalan dan denda tunggakan seluruh tahun. Selain itu, diskon BPHTB diperpan­jang juga, yang 7.5 persen. Sampai Desember juga,” katanya kepada Metropolitan.id, Senin (7/10).

Mantan sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor itu menam­bahkan, hal itu dilakukan tidak serta-merta untuk memenuhi realisasi pendapatan dari sektor pajak, tetapi lebih dalam konteks memberikan stimulus fiskal, relaksasi pembayaran pajak dan pemberian insentif pajak bagi masyarakat.

Baca Juga  Wow... Yusril Jadi Pengacara Pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin

Hal itu, lanjutnya, mengingat kondisi perekono­mian secara umum, termasuk di Kota Bogor, belum membaik akibat terdampak Covid-19. “Serta juga sebagai langkah perlunya mendorong menumbuhkan geliat ekonomi di Kota Bogor,” ujar Lia.

Ia mengakui realisasi target pendapatan sektor PBB sebelum APBD Perubahan sudah melebihi target, yakni mencapai Rp115,7 miliar. Namun jika dibandingkan target di APBD Perubahan, masih belum mencapai 100 persen. “Realisasi setelah perubahan ini untuk PBB sudah mencapai Rp121,1 miliar. Sudah naik diban­dingkan realisasi pada akhir September,” tandasnya.

Secara umum, hingga akhir September, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah mencapai Rp384,8 miliar dari target Rp415 miliar. “Ini target sebelum perubahan ya. Target di APBD perubahan pajak menjadi Rp440 miliar. APBD P-nya masih proses evaluasi gubernur,” ucap Lia.

Baca Juga  Gali Potensi, UPT Gunungputri Rutin Undang WP

Rinciannya, selain dari sektor PBB, realisasi pajak daerah hingga akhir September di antaranya pajak hotel Rp32 miliar, pajak restoran Rp73,5 miliar, pajak hiburan Rp9,5 miliar, pajak reklame Rp6,09 miliar, pajak penerangan jalan Rp38,5 miliar, pajak parkir Rp5,8 miliar, pajak air bawah tanah Rp2,1 miliar dan pajak BPHTB sebesar Rp101,3 miliar. (ryn/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.