Bereskan Dulu Tunggakan Gaji Karyawan, Baru Restrukturisasi PDJT

by -

METROPOLITAN.id – Niat pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menghidupkan kembali Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), dengan melakukan restrukturisasi, mendapat kritikan banyak pihak.

Salah satunya Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor, Bagus Muhammad, yang menilai mestinya sebelum dilakukannya restrukturisasi, Pemkot Bogor menyelesaikan ppersoalan-persoalan lama perusahaan pelat merah itu.

Mulai dari pembayaran upah karyawan yang menumpuk hingga Rp2,5 miliar, sampai audit untuk pendataan aset.

“Sakitnya PDJT ini bukan pada badan-nya, tapi persoalan yang terdahulu. Seperti pembayaran upah kepada karyawan, pendataan aset, harus dilakukan terlebih dahulu,” kata Bagus, saat ditemui di Kantor KNPI Kota Bogor, Minggu (25/10).

PDJT yang mati suri dan tidak memberikan keuntungan sejak 2012 ini, sempat coba diselamatkan Pemkot Bogor dengan membentuk tim penyelamatan PDJT pada 2015 silam.

Baca Juga  Arungi Liga 3, PSB Kota Bogor Gandeng Apparel Lokal

Namun pada akhirnya, perusahaan yang dinilai mengalami kerugian hingga Rp150 juta tiap bulannya ini, tetap tidak bisa diselamatkan. Bagus pun berkesimpulan bahwa kondisi yang membuat PDJT seperti saat ini, karena ulah Pemkot Bogor itu sendiri.

Sebab, PDJT yany menjadi BUMD dibidang transportasi tidak pernah didukung oleh Pemkot Bogor dalam hal regulasi. Regulasi yang mendukung PDJT hanya berbicara soal pembagian trayek, jumlah bus dan tarif angkutan Trans Pakuan saja.

“Tidak ada di dalam regulasi Kota Bogor itu yang berbicara, ketika PDJT nanti beroperasi, berapa angkot yang harus direduksi, keberadaan PDJT ditengah masterplan transportasi Kota Bogor. Itu tidak pernah ada,” jelas Bagus.

Baca Juga  Rayakan Hari Jadi, KNPI Kota Bogor Gelar Berbagai Lomba Unik

Sehingga menurut Bagus, sebelum berbicara kepada restrukturisasi dan rencana Penyertaai Modal Pemerintah (PMP) untuk PDJT di 2022 nanti, ada baiknya Pemkot Bogor membuat terlebih dahulu masterplan transportasi dan business plan

Sebab sebagai BUMD yang melayani masyarakat, sudah sepatutnya rencana-rencana itu dibuka kepada masyarakat. Agar nantinya masyarakat luas bisa ikut menjadi pengawal PDJT kedepannya dan tidak terjadi seperti sekarang.

“Kalau misalnya sekarang dibuat untuk PMP, yang harus kita tahu uang itu untuk apa saja. Apakah untuk pengembangan PDJT atau modal awal PDJT? ya publik harus tahu,” ungkap Bagus.

Jika nanti PDJT menerima PMP kembali pada 2022, maka diwajibkan langsung memberikan keuntungan kepada Pemkot Bogor.

Baca Juga  Kasus Penipuan Tanah Seret Nama Pejabat, Kuasa Hukum Korban Minta Pihak Pemkot Bogor Hadir di Pengadilan

Sebab, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2010, tentang penyertaan modal daerah kepada PDAM, PD Bank Pasar, PDJT dan PD PPJ. Setalah Pemkot selesai memberikan PMP, maka wajib perusahaan daerah memberikan keuntungan yang disertakan dengan laporan keuangan kepada walikota setiap tahunnya, yang diketahui oleh DPRD.

“Memang kewajiban pemda itu untuk menyetor kan modal awal. Nah modal awal PDJT ini sudah ada di 2007 sampai 2017 kemarin, sehingga kalau besok lusa dikasih PMP, dimana PDJT beroperasi, maka harus langsung memberikan keuntungan untuk Pemkot Bogor,” tutup Bagus. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.