Hanya 4.371 Pelaku UMKM yang Terima Bantuan

by -

METROPOLITAN – Penyaluran ban­tuan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor dari Presiden Joko Widodo masih belum rampung. Sejauh ini baru 4.371 pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari total 31.000 pelaku usaha yang di­ajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor.

”Jadi, dari data yang kami terima, sampai hari ini baru 4.371 pelaku UMKM yang menda­pat bantuan atau sekitar Rp10,5 miliar,” terang anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Shendy Pratama, ke­pada Metropolitan, Kamis (15/10).­

Shendy melanjutkan, dari 31.000 pelaku usaha yang di­ajukan, hanya 7.426 pelaku yang sudah diverifikasi Bank BRI selaku penyalur bantuan. Hal ini sontak menjadi per­tanyaan. Sebab, masih ada 24.000 pelaku UMKM yang belum terverifikasi. ”Bank BRI mengklaim baru menerima data 7.426 pelaku UMKM yang akan mendapat bantuan. Ini kan banyak yang belum di­masukkan,” katanya.

Untuk itu, Shendy mengaku dalam waktu dekat akan me­manggil kembali pihak Bank BRI dan Dinas Koperasi dan UMKM guna memastikan berapa pelaku UMKM di Kota Bogor yang akan menda­patkan bantuan. Sebab, se­pengetahuannya, tidak ada definisi khusus bagi penerima bantuan ini.

”Definisi khusus tidak ada. Yang pasti syaratnya adalah warga Indonesia, memiliki KTP-el, bukan anggota TNI, Polri dan BUMN. Mereka ha­rus punya usaha eksisting. Jadi, uang ini bukan untuk membuat UMKM baru, tapi membantu mengembangkan UMKM,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ko­perasi dan UMKM Kota Bogor, Samson Purba, menerangkan, sejauh ini bantuan yang sudah disalurkan merupakan peng­ajuan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang notabene adalah Badan Usa­ha Milik Nasional (BUMN) dan pengajuan dari Bank BRI. ”Ya, kita akan terus minta update dari Kementerian dan BRI untuk mengawasi penyalu­ran bantuan ini,” katanya.

Masih menurut Samson, kondisi pelaku UMKM di Kota Bogor sedikit menga­lami kemunduran untuk pen­jualan via darat. Sehingga dengan adanya bantuan se­besar Rp2,4 juta bagi setiap pelaku UMKM, ini bisa men­jadi penyuntik UMKM yang akan dijadikan motor bagi sektor ekonomi di tengah pandemi. ”Kalau di penjua­lan secara online masih aman, tapi toko-toko ini mulai ke­walahan,” jelasnya.

Untuk kembali meningkat­kan gairah pelaku UMKM di Kota Bogor, pemkot bersama DPRD saat ini tengah meng­godok Raperda Koperasi dan UMKM. Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengapresiasi Perda Inisiatif Dewan untuk koperasi dan UMKM. Namun untuk pemulihan ekonomi, Bima meminta pembentukan Perda Koperasi dan UMKM bisa dipercepat. ”Jadi, usulan Perda Koperasi dan UMKM ini sudah baik ya, karena me­reka (pelaku UMKM, red) akan menjadi tumpuan kita dalam pemilihan ekonomi,” beber­nya.

Di tengah pandemi ini, Bima mengatakan dengan adanya Perda UMKM mampu mem­percepat pemulihan ekonomi di Kota Bogor. Sebab, pemu­lihan ekonomi akan menjadi fokus utama pemkot pada tahun anggaran 2021. ”Jadi, selain kesehatan dan pendi­dikan, pemulihan ekonomi menjadi sangat penting. Jadi, saat nanti kita menganggarkan pada 2021 akan lebih tepat guna,” pungkasnya.(dil/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *