Klaster Santri Membeludak, 86 Positif

by -

Penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kabupaten Bogor kembali bertambah. Total ada 86 santri dan santriwati dari tiga ponpes yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona.

BUPATI Bogor Ade Yasin mengatakan, ke-86 santri tersebut berasal dari tiga pon­pes yang ada di Kabupaten Bogor. Di antaranya dari Kecamatan Gunungputri, Leuwiliang, Cigombong. ”Pesantren yang di Gunungputri ada dua santri positif Covid-19, pesan­tren di Kecamatan Leuwiliang ada tujuh santri dan pesantren di Kecamatan Cigombong ada 77 santri positif Covid-19. Jadi total saat ini ada 86 santri yang positif Covid-19,” kata Ade Ya­sin.

Ia menjelaskan ke-86 santri positif Covid-19 tersebut dida­pat usai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan tracing terhadap 355 spesimen dari ketiga pon­pes tersebut. Diduga mereka terpapar dari luar ponpes.

”Dari luar sepertinya. Atau ada pergerakan dari dalam keluar atau sebaliknya. Maka­nya nanti satgas ponpes ini mesti didampingi dan berko­ordinasi dengan satgas keca­matan,” ucapnya.

Saat ini, ke-86 santri tersebut sudah ditangani Pemkab Bogor. ”Sebagian ada yang kita tanga­ni langsung, sebagian lagi kita isolasi di ponpesnya masing-masing. Tapi tetap walaupun diisolasi di ponpesnya masing-masing, kita kerahkan juga petugas medis untuk menga­wasi di sana,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ade Yasin juga mengakui saat ini ponpes memang menjadi per­hatian khusus Pemkab Bogor. Hal tersebut lantaran tingginya potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan pesantren. Ter­lebih ponpes sudah mulai be­roperasi normal sejak Juli lalu.

Baca Juga  Walah... Belasan Santri di Depok Terpapar Covid-19

Untuk mengantisipasi me­ningkatnya potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan pesan­tren, Pemkab Bogor berencana membentuk satgas ponpes. Satgas tersebut akan dibentuk di setiap ponpes yang ada.

”Sudah ada tiga pesantren yang kena Covid-19. Jadi ini menjadi perhatian kami, dan ini akan kami tindak lanjuti dengan membentuk satgas ponpes. Jadi satgas ini akan kita bentuk di pesantren masing-masing. Ini semua kita lakukan untuk menjaga,” tuturnya.

Ade menjelaskan tugas satgas ponpes ialah mengawasi po­tensi hilir mudik santri. Baik dari dalam pesantren ke luar maupun sebaliknya. Hal itu juga berlaku untuk tenaga pen­didik yang ada di pesantren.

”Karena dalam perbup yang kita buat, pesantren hanya bo­leh beraktivitas di dalam pon­pes, dan tidak boleh keluar. Jadi tidak boleh ada keluar-masuk. Bahkan ditengok pun tidak boleh. Itu juga berlaku untuk tenaga pengajar,” jelasnya.

Kebijakan pembentukan sat­gas ponpes juga sudah dibica­rakan Pemkab Bogor dengan Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan Kemenag juga turut merestui kebijakan ini. ”Sudah kami koordinasikan, makanya kita batasi dengan satgas ini,” beber Ade Yasin.

Soal penerapan sanksi, Pem­kab Bogor bakal memberi ke­wenangan kepada satgas pon­pes untuk memberi sanksi kepada para pelanggar proto­kol kesehatan. ”Kita akan ma­sukkan aturan sanksinya nanti, dan kita sesuaikan juga dengan perbup,” ujarnya.

Baca Juga  Ini Penyebab Kasus Covid di Kota Bogor Naik Lagi

Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Irvan Awaluddin mengatakan, pem­bentukan satgas ponpes me­mang tengah menjadi perha­tian Pemkab Bogor. Bahkan, Pemkab Bogor juga tengah konsen terhadap sejumlah kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Bogor.

Rencananya, satgas ponpes bakal diisi sejumlah kiai dan tokoh agama sepuh yang ada di Bumi Tegar Beriman. Hal itu bertujuan agar para kiai juga ikut mengampanyekan proto­kol kesehatan kepada masy­arakat dan para santri.

”Rencananya di dalam satgas ponpes nanti akan diisi bebe­rapa kiai sepuh, kiai yang me­miliki pesantren dengan ri­buan santri. Hal ini bertujuan agar para kiai menjadi influen­cer ke santri dan ponpes agar mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Berdasarkan data yang ada pada pihaknya, di Kabupaten Bogor terdapat 1.407 ponpes. Nantinya ribuan satgas ponpes bakal dibentuk di setiap ponpes tersebut. Rencananya, pada pekan ini, MUI akan meng­gelar pertemuan secara vir­tual kepada pimpinan ponpes kaitan rancangan pembentukan satgas ponpes ini.

Ia berharap dengan adanya satgas ponpes ini dapat men­jadi jembatan untuk pemerin­tah memberikan perhatiannya kepada ponpes. ”Kita akan menggelar pertemuan secara daring untuk melihat respons dan menjaring aspirasi dari ponpes tentang wacana ini, untuk kemudian kita sampai­kan kepada bupati sebagai acuan pembentukan perbup nanti. Intinya kita harap ini bisa men­jadi jembatan bagi pemerintah dan ponpes,” ujarnya.

Baca Juga  Plt Bupati Bogor: Santri Bisa Jadi Apa Saja

Hal berbeda terjadi di tetan­gganya, Kota Bogor. Dari kurang lebih sebanyak 140 ponpes yang ada, diketahui belum ada satu­pun santri atau santriwati yang dinyatakan terkonfirmasi po­sitif Covid-19. Hal itu dibenar­kan staf Seksi Ponpes Kemenag Kota Bogor, Ustadz Alwi. ”Se­pertinya belum dan kayaknya nggak mau juga,” katanya.

Ia mengaku hingga kini Ke­giatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilakukan sejak Juni lalu di ratusan ponpes yang ada di Kota Bogor masih berlangsung normal.

Normal yang dimaksud ya­kni tetap mengacu pada Ke­putusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat (Jabar) Nomor 443/ kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar Nomor 443/kep.321-Huk­ham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Ponpes.

”Masih normal dan Insya Al­lah masih aman. Mondok sejak Juli lalu itu sesuai aturan dari gubernur. Di mana pesantren boleh lakukan KBM dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid-19,” ucapnya.

Salah satunya penerapan jumlah santri dalam kelas yang harus maksimal 50 persen dari kapasitas. Diatur agar tidak terlalu rapat. Ia mencontohkan, bila satu rombongan belajar (rombel) biasanya diisi 30 san­tri, maka sekarang hanya diisi 15 santri saja. “Selain itu, saat tahun ajaran baru atau jadwal masuk, semua santri yang akan mukim wajib membawa hasil rapid,” tutupnya. (ogi/c/ryn/ rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *