Lindungi Buruh, ya Allah…

by -
FOTO: SALMAN TOYIBI JAWA POS

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mulai menyulut aksi massa. Gelombang aksi unjuk rasa menolak penetapan UU tersebut terjadi di beberapa daerah. Termasuk di Kota dan Kabupaten Bogor.

KEMARIN, di Bogor sen­diri tercatat ada tiga lokasi yang menggelar aksi unjuk rasa ini. Para buruh satu su­ara menolak UU Ciptaker atau Omnibus Law dengan turun ke jalan dan mogok kerja. Di antaranya dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bogor Raya, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Bogor dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor.

Tak hanya di Bogor, aksi penolakan juga terjadi di be­berapa daerah. Bahkan, aksi ini berujung chaos atau ber­sitegang meski saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19. Salah satunya demo yang ter­jadi di Bandung.

Para buruh dan mahasiswa terlibat bentrok dengan pe­tugas kepolisian. Massa me­nolak dibubarkan dan hin­dari protokol kesehatan hingga polisi menembakkan gas air mata. Sementara para pedemo membalasnya dengan pelemparan bom molotov hingga perusakan mobil.

Aksi penolakan UU Ciptaker ini dipastikan akan terus dila­kukan meski di tengah pan­demi Covid-19. Rencananya mereka akan menggelar aksi ini hingga Kamis (8/10). Ba­hkan jika tuntutan tidak di­dengar, para buruh mengan­cam akan menggelar aksi turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak.

Koordinator Aksi Federasi Lomenik SBSI Bogor Raya, Maftuhi, menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut merupa­kan arahan kebijakan fede­rasi buruh pusat yang meng­instruksikan agar setiap dae­rah menggelar aksi unjuk rasa di wilayahnya masing-masing.

”Hari ini kita menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Simba Indo Snack Makmur. Ini hasil kesepakatan kami para buruh agar melakukan aksi di masing-masing pabrik di setiap wilayah,” katanya kepada awak media, kemarin.

Tak hanya itu, aksi unjuk rasa di masing-masing pabrik juga dilakukan untuk men­gurangi potensi penyebaran Covid-19. ”Karena kondisi pandemi Covid-19, jadi kita aksi di depan pabrik sesuai arahan dari federasi di pusat,” ungkapnya.

Baca Juga  Menaker Sebut Aksi Buruh tak Relevan

Jika aksi unjuk rasa di masing-masing pabrik tak digubris pemerintah, pihaknya bakal melakukan aksi turun ke jalan. ”Rabu dan Kamis ini renca­nanya kita akan langsung turun ke jalan-jalan besar di Kabupaten Bogor. Jadi aksi ini hanya awalan saja,” ucap­nya.

Menurutnya, UU Ciptaker sangatlah merugikan para pekerja. Hal tersebut lantaran adanya sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan para buruh. ”Ini sangatlah meru­gikan kami di kalangan pe­kerja karena upah pesangon dikurangi. Upah pesangon yang harusnya 32 bulan di­kurangi hanya 25 bulan. Kon­trak kerja yang tidak sesuai aturan. Kalau selama ini dua tahun kerja langsung peng­angkatan. Kalau sekarang aturan itu tidak berlaku. Jadi kontrak kerja bisa lama terus-menerus,” ujarnya.

UU Ciptaker itu juga turut mengambil hak para pekerja untuk cuti. Tak terkecuali menghilangkan upah mini­mum Kabupaten Bogor. ”Upah minimum di Jawa Barat se­cara otomatis akan hilang. Upah minimum Kabupaten Bogor itu kan Rp4,08 juta. Kalau ada aturan ini, upah minimum berubah menjadi Rp1,9 juta,”terangnya.

Pihaknya juga mengancam, jika pemerintah tak bergerak cepat, pihaknya akan meng­gelar aksi mogok bekerja. Selain melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya juga akan me­layangkan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ben­tuk penolakan.

”Di daerah lain kerusuhan sudah mulai pecah. Semoga di Kabupaten Bogor tidak sama dengan daerah lain. Kami tentu sangat berharap Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor segera ambil tindakan cepat agar potensi k e r i c u han bisa dihindari,”harapnya.

Hal serupa dilakukan ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi PPMI Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan cara mela­kukan aksi long march sambil meneriaki setiap pabrik yang dilintasi untuk mengajak pe­kerja lainnya bergabung, ke­marin.

Awalnya mereka berkumpul di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 12:20 WIB. Lalu mereka melakukan aksi long march dengan berjalan kaki dan beberapa mengguna­kan sepeda motor ke arah Jalan Raya Jakarta-Bogor.

Saat melintasi setiap pabrik di Jalan Raya Jakarta-Bogor, para buruh ini meneriaki ka­ryawan yang masih bekerja untuk bergabung dengan mereka. ”Ayo keluar! Kita bareng-bareng long march gelar aksi tolak Undang-Un­dang Cipta Kerja…,” teriak para buruh.

Baca Juga  Buruh Garmen Cicurug Kembali Mogok Kerja

Rombongan long march ini berjalan ke arah Simpang CCM, kemudian putar balik dan kembali ke Sentul. Aksi buruh itu juga dikawal anggota Pol­res Bogor di depan maupun di belakang, dengan meng­gunakan mobil patroli. Aksi yang dilakukan ratusan buruh yang tergabung dalam PPMI itu membuat Jalan Raya Ja­karta-Bogor macet.

Ketua PPMI Kabupaten Bo­gor Arif Deka mengatakan, seluruh anggota PPMI Kabu­paten Bogor ada yang mela­kukan aksi di pabriknya masing-masing dan ada pula yang turun ke jalan. ”Sekarang masih di lokasi (pabrik, red) masing-masing, lagi santai menunggu yang lain juga. Ada juga yang saat ini sudah ber­gerak,” katanya.

Arif menilai anggota dewan dan pemerintah lebih memi­lih untuk mendengar kelom­pok kecil yang diuntungkan aturan ini. Sementara hak jutaan pekerja kini terancam. Padahal Serikat Pekerja dan kelompok masyarakat sipil seharusnya dilibatkan secara terus-menerus dalam pem­bahasan undang-undang ini dari awal.

Sedangkan di Kota Bogor, ribuan buruh yang tergabung dalam SPN Kota Bogor meng­gelar aksi unjuk rasa di PT Coats Rejo Indonesia di Jalan Raya Tajur, Bogor Timur, ke­marin. Rencananya, selama tiga hari pekerja akan mela­kukan aksi mogok kerja ter­kait disahkannya UU Omnibus Law.

Ketua SPN Kota Bogor Budi Mudrika mengatakan, me­nanggapi disahkannya UU Omnibus Law ini, para pe­kerja yang tergabung dalam organisasinya melakukan aksi mogok kerja. ”Kita menunjukkan adanya peno­lakan di setiap daerah dengan adanya UU ini. Mogok kerja seperti tertuang instruksi or­ganisasi selama tiga hari sam­pai 8 Oktober,” katanya ke­pada Metropolitan, Senin (6/10).

Lanjutnya, ada sekitar 3.500 anggota yang masuk organi­sasi SPN Kota Bogor yang berasal dari sembilan peru­sahaan. Selain mogok kerja, para pekerja juga melakukan aksi unjuk rasa di perusahaan masing-masing sesuai in­struksi dari organisasi. Poin-poin yang disuarakan saat unjuk rasa yaitu banyak hak-hak pekerja yang dikebiri yang tertuang dalam UU Omnibus Law.

Baca Juga  Senin Ratusan Buruh Semen Jawa Ancam Mogok Kerja Massal

”Contohnya yang berke­naan dengan pesangon, itu sudah jelas banyak pemang­kasan-pemangkasan. Yang kedua masalah penggajian. Di dalam UU tertuang untuk upah bisa dikomunikasikan atau dibicarakan dengan pe­kerja, padahal kita tahu ada dewan pengupahan kota atau kaupaten atau provinsi atau nasional. Dewan itu seolah ke depan tidak berfungsi,” jelas Budi.

Rencananya, bila belum ada respons dari pemerintah, ada kemungkinan pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan. ”Itu sudah jelas, penyam­paian di muka umum pasti akan kita lakukan. Sesuai keanggotaaan yang tergabung, kita punya anggota 3.500. Kemungkinan akan kita kon­solidasikan langkah-langkah selanjutnya atau mekanisme apa yang kita tempuh,” tutur­nya.

Terkait akan melakukan sweeping atau tidak kepada pegawai yang masih bekerja, Budi mengaku hal itu akan dikonsolidasikan terlebih dahulu. ”Untuk sweeping ti­dak ada, cuma nanti kita ben­tuknya lain. Ada konsolodasi yang kita sampaikan melalui perwakilan pekerja yang ada di perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, aksi mogok kerja ini tak semua dilakukan anggota. Masih ada pekerja yang melakukan pekerjaan seperti biasa. Seperti yang ada di PT Coats Rejo Indonesia di Jalan Raya Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor. Sebagian peker­ja melakukan aksi unjuk rasa, sebagian lagi bekerja seperti biasa.

”Karena sistem sif di pabrik ini, maka untuk sif pagi itu total anggota yang menjadi SPN mengikuti aksi tersebut nanti sampai jam dua siang, yang bekerja sif pagi akan pulang seperti biasa dan ma­suk sif dua dan akan dilanjut­kan sif siang sampai pukul enam sore. Setelah pukul enam kita bekerja seperti biasa,” ucap Sekjen Perwaki­lan Serikat Pekerja (PSP) SPN PT Coats Rejo Indonesia, Ridho.

Ia menambahkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan di peru­sahaan tempatnya bekerja akan berlangsung tiga hari sesuai instruksi organisasi. Pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan dari SPN, apakah akan ada aksi lainnya atau tidak. (cr3/ogi/d/rez/ run/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.