Menaker Sebut Aksi Buruh tak Relevan

by -

METROPOLITAN – Undang-Undang Om­nibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah diketuk palu oleh anggota DPR RI memunculkan gejolak di kalangan para pekerja. Namun, Menteri Te­naga Kerja Ida Fauziyah me­nyebut bahwa UU OmnibusLaw telah mengakomodasi tuntutan para buruh.

”Saya ingin sampaikan ke­pada teman-teman pekerja, teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, bahwa aspi­rasi teman-teman sudah kami akomodasi. Banyak be­rita yang beredar di kalangan teman-teman pekerja atau buruh yang jauh dari kenya­taannya,” katanya saat mela­kukan kunjungan ke rumah warga di Kampung Bojong, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Selasa (6/10).

Menurut Ida, poin-poin yang diatur dalam UU Ciptaker itu mengakomodasi kebutuhan para buruh. Sehingga aksi buruh dengan turun ke jalan menjadi tidak relevan. ”Jadi saya berharap teman-teman baca kembali RUU Ciptaker ini,” tegasnya.

Baca Juga  Buruh Ontrog Balai Kota, Tagih Janji Manis Anies

Selain itu, Ida juga sempat menuliskan surat terbuka kepada para buruh. ”Dari sanalah kami sampaikan UU Ciptaker ke klaster dan saya mengajak kembali untuk du­duk bersama. Ada perintah untuk mengatur lebih detail dari RUU Ciptaker ini,” ucap­nya.

“Mari saya mengajak kepada stakeholder ketenagakerjaan, kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan pemerintah. Dan dari duduk bersama ini kita bisa memberikan perlindun­gan kepada pekerja,” sam­bungnya.

Sementara itu, anggota Ko­misi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, memberikan klarifikasi menge­nai hal-hal kontroversial da­lam Omnibus Law UU Cipta­ker, khususnya pada Bab Ketenagakerjaan.

Berikut isi surat yang beredar di sosial media yang berjudul ’Meluruskan 12 Hoax Omni­bus Law RUU Cipta Kerja,’ yang dikutip dari laman Facebook Abidin Fikri, Selasa (6/10). Pertama, benarkah uang pe­sangon akan dihilangkan? Faktanya uang pesangon tetap ada.

Baca Juga  Tolak Omnibus Lawa, Ribuan Buruh Bogor Bakal Mogok Kerja

Kedua, benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Ketiga, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasar­kan waktu atau berdasarkan hasil.

Keempat, benarkah semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawi­nan, cuti khitanan, cuti bap­tis, cuti kematian, cuti me­lahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi? Faktanya hak cuti tetap ada. Kelima, benar­kah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Fak­tanya outsourcing ke perusa­haan alih daya tetap dimun­gkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.

Keenam, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Faktanya status karyawan tetap masih ada. Ketujuh, apakah perusahaan bisa PHK kapan pun secara sepihak? Faktanya perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepi­hak.

Baca Juga  Puluhan Ribu Buruh Bekasi Siap Gelar Aksi

Kedelapan, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lain­nya hilang? Faktanya jaminan sosial tetap ada. Kesembilan, benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya status karyawan tetap masih ada.

Kesepuluh, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan pera­turan. Kesebelas, benarkah buruh dilarang protes, anca­mannya PHK? Faktanya tidak ada larangan.

Terakhir, benarkah libur hari raya hanya pada tanggal me­rah dan tidak ada penamba­han cuti? Faktanya sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak dia­tur undang-undang tapi ke­bijakan pemerintah. (cr3/c/ rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.