Ngopi Bareng Sekda, KPU Bogor Ngobrol Santai Soal Pilkada 2023

by -

METROPOLITAN.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2023 mendatang. Terbaru, mereka melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pertemuan berlangsung santai di ruang utama KPU Kabupaten Bogor, Kamis (1/10). Lima komisioner lengkap hadir. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin mewakili Pemkab Bogor.

Mereka duduk melingkar bertukar pikiran ditemani kopi hangat. Meski membahas agenda lima tahunan yang cukup berat, obrolan cenderung cair namun penuh isi.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, sambil menunggu ketetapan regulasi, KPU Kabupaten Bogor terus melakukan persiapan pelaksanaan Pilkada 2023.

Banyak alasan yang mengharuskan KPU Kabupaten Bogor melakukan persiapan sejak jauh hari. Bumi Tegar Beriman memiliki tantangan tersendiri. Jumlah pemilihnya paling besar untuk tingkat kota/kabupaten se-Indonesia. Belum lagi, wilayah yang sangat sangat luas mengharuskan KPU Kabupaten Bogor berkeringat lebih.

Baca Juga  PKB Wacanakan Hak Angket Kisruh Pilkada Serentak

Untuk itu, butuh persiapan dan dukungan dari semua elemen, termasuk Pemkab Bogor.

“KPU Kabupaten Bogor terus melakukan koordinasi dengan semua stake holder, mulai dari pemerintah daerah maupun legislatif. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor besar kemungkinan akan dilakukan di 2023, karena masa akhir jabatan (AMJ) Bupati Bogor berakhir di Desember 2023. Sehingga 12 bulan sebelum pelaksanaan tahapan sudah harus dimulai persiapannya,” terang Ummi.

Pelaksanaan pilkada ini akan dilakukan serentak berbarengan dengan Pemilhan Gubernur Jawa Barat.

Di hadapan Sekda, KPU gamblang menjelaskan perencanaan pelaksanaan Pilkada 2023.

KPU Kabupaten Bogor telah merencanakan 10.000 TPS dengan perkiraan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3,6 juta pemilih.

Baca Juga  Melihat Antusiasme Murid SD Ikuti Simulasi Pemilu di KPU Kabupaten Bogor

Estimasinya, setiap TPS tidak lebih dari 500 pemilih dengan 6 pasangan calon yang terdiri dari 3 calon dari partai politik dan 3 lainnya dari jalur perseorangan.

“Perencaanan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Ini blm termasuk perencanaan APD dalam pelaksanaan Pilkada ketika misalnya masih dalam msa pandemi covid-19,” ungkapnya.

Ada beberapa poin penting lainnya yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, persiapan Pilkada 2023 harus dilakukan secara optimal, perencanaan anggaran dimulai 2021 dan perencanaan manajemen logistik dilakukan dengan optimalisasi perencanaan gudang dan kebutuhan manajemen logistik lainnya

Penghapusan logistik juga terus dilakukan sebagai optimalisasi manajemen logistik. Terakhir, KPU terus melakukan optimalisasi pendidikan pemilih bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor.

Baca Juga  KPU Bogor Dibobol Maling, Mesin Mobil Raib

“Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor tidaklah lepas dari dukungan semua pihak ketika ingin berjalan dengan lancar dan sukses. Ini menjadi pesta demokrasi sekaligus sebagai edukasi pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bogor. Sehingga sangat membutuhkan support semua stake holder,” pungkas Ummi. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.