Pansel Akan Tentukan Direksi Baru atau Lanjut Direksi Lama Buat Tirta Pakuan

by -

METROPOLITAN.id – Masa jabatan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan akan habis akhir tahun ini. Proses pendaftaran calon direksi sendiri sudah dibuka per 22 Oktober lalu dan proses seleksi tengah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Panitia Seleksi (Pansel) sendiri sudah dibentuk dan akan melaksanakan kegiatan seleksi bagi calon direksi. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah. Menurutnya, tim pansel-lah yang nantinya akan menentukan kebijakan mana yang akan dipilih.

Yakni mencari direksi baru atau melanjutkan komposisi direksi yang ada saat ini. Memang untuk perusahaan yang dinilai terbaik seperti Perumda Tirta Pakuan, kata dia, diperlukan proses melalui pansel sesuai peraturan.

“Pansel dibentuk untuk menentukan, apakah mencari direksi baru atau mempertahankan, melanjutkan direksi yang ada saat ini. Semua berasal dari pertimbangan pansel,” katanya, Senin (26/10).

Baca Juga  Kota Bogor bakal Tutup Tempat Wisata? Bima Arya : Tergantung Kebijakan Jakarta

Ia pun membenarkan bahwa dalam prosesnya nanti, pansel bisa menentukan atau merekomendasikan untuk pemilihan direksi. Lalu diserahkan kepada pemilik perusahaan pelat merah itu yakni Wali Kota Bogor,Bima Arya.

Wanita yang juga duduk sebagai Dewan Pengawas Perumda Tirta Pakuan menjelaskan, hal itu sesuai dalam aturan yang digunakan dalam menentukan direksi Perumda Tirta Pakuan periode 2020-2025. Bisa mencari direksi baru atau melanjutkan direksi lama.

Selain itu, Dewan Pengawas juga wajib memaparkan kinerja direksi saat ini kepada F1. Syarifah menilai kinerja direksi saat ini sudah baik, terlihat dengan sejumlah prestasi juga sudah diraih Perumda Tirta Pakuan.

“Soal kinerja nanti ditentukan oleh owner (Wali Kota) tapi kami dari dewan pengawas yang melaporkannya. Mulai dari cakupan pelayanan sudah berapa persen, cakupan kebocoran berapa persen. Itu akan disampaikan ke Wali Kota. Ya memang selama ini kinerja direksi saat ini bagus,” tukas mantan kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor itu.

Baca Juga  Dibandingkan Tahun Lalu, Okupansi Hotel Libur Imlek di Kota Bogor Kali Ini Alami Penurunan

Meski begitu, ia mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban direksi Perumda Tirta Pakuan. Serta baru menerima laporan persoalan kinerja direksi yang akan dilaporkan kepada wali kota.

“Laporan pertanggungjawaban dalam proses. Kalau yang sudah dilaporkan baru soal kinerja,” papar Syarifah.

Sebelumnya, pendaftaran calon direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan Dewan Pengawas sudah dibuka. Pendaftaran dibuka sejak 22 Oktober hingga 3 November 2020.

Ketua Tim Seleksi Dody Ahdiat mengatakan, pendaftaran sudah dibuka melalui online dan sampai hari ini, belum ada yang melakukan pendaftaran.

“Pendaftaran hingga 3 November, setelah itu dilanjutkan seleksi administrasi dan peserta yang lolos akan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK). Tapi, sampai saat ini belum ada yang daftar” katanya kepada Metropolitan.id, Minggu (25/10)

Baca Juga  Dapat APBD, Warga Bangun Posyandu

Tim UKK berisikan lima orang diantaranya, dari pihak pejabat Pemkot Bogor (Wakil Wali Kota atau Sekda), kalangan independen atau akademisi, hingga lembaga profesional (Perpamsi atau asosiasi dewan pengawas PDAM).

Pemilihan calon Direksi dan Dewas Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sendiri, mengacu kepada Permendagri nomor 37 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan Permendagri dan PP itu, terdapat klausul bahwa direksi bisa dilakukan perpanjangan masa jabatan atas keputusan Wali Kota.

“Tetapi prosesnya tetap harus dibentuk pansel dan dilakukan tahapan tahapan. Untuk penentuan para direksi, semua keputusan ada di Wali Kota,” jelasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.