Pemkab Bogor Guyur 300 Setiap Desa Rp1 Miliar

by -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab bogor) saat ini tengah merancang Peraturan Bupati (Perbup) tentang rencana pembangunan infrastruktur desa dengan program ’Satu Desa Satu Miliar’. Hal tersebut dilakukan mengingat tahun anggaran 2021 tinggal menghitung bulan.

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Ka­bupaten Bogor, Burhanudin, men­gatakan, perumusan Perbup Satu Desa Satu Miliar mesti ditarget ram­pung jelang akhir tahun ini. ”Saat ini kita sedang menyusun regulasi tentang program Satu Desa Satu Miliar. Yang pasti ini harus segera diselesaikan, karena regulasi ini untuk tahun ang­garan 2021,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan salah satu program untuk mendorong per­cepatan pembangunan infrastruktur di desa, baik berupa jalan desa, akses kesehatan, akses pendidikan hingga sarana dan prasarana di desa untuk masyarakat. ”Misalnya, di satu desa ada satu potensi wisata, tapi infrastrukturnya kurang mema­dai. Nah, itu bisa kita meng­gunakan anggaran program ini,” ucapnya.­

Tidak hanya sebagai sarana mempercepat pembangunan di desa dan wilayah, program tersebut bertujuan mendong­krak perekonomian masyara­kat. Bahkan, program terse­but masuk Rencana Pembangu­nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

”Program ini masuk RPJMD Bupati Bogor sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan di wilayah, sekaligus meningkatkan po­tensi perekonomian masy­arakat desa,” ucapnya.

Disinggung soal kapan waktu pencairan program ini, Burhanudin mengaku jika pembahasan ini belum sam­pai ke arah sana. ”Kita masih fokus siapkan payung hukum­nya sebagai landasan reali­sasi program. Setelah ada payung hukumnya baru kita bahas teknisnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya, membenar­kan jika saat ini pihaknya tengah mematangkan Perbup tentang Program Satu Desa Satu Miliar. Ia menargetkan jika perbup tersebut bisa ram­pung Oktober ini agar pada 2021 bisa dilaksanakan.

Setidaknya untuk menda­patkan anggaran senilai Rp1 miliar dari pemerintah, pihak desa harus mengajukan pro­posal pengajuan kepada Pem­kab Bogor. Lengkap dengan sejuta persyaratan yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan jika program ini terpisah dari Anggaran Dana Desa (ADD).

”Syaratnya harus untuk pembangunan infrastruktur. Di antaranya seperti mem­permudah akses wisata, akses perekonomian, batas desa, akses kesehatan, akses pen­didikan, akses ke pusat pe­merintahan di desa. Pemerin­tah desa juga harus menje­laskan urgensi pengajuan dan rencana pembangunan apa yang akan dilakukan dengan anggaran dari Program Satu Desa Satu Miliar ini,” bebernya.

Untuk program ini pada 2021, setidaknya sekitar 300 desa di Kabupaten Bogor bakal mendapatkan bantuan terse­but. Meski begitu, setiap desa tidak bisa dipastikan bakal menerima penuh atas apa yang mereka ajukan.

”Jadi, saat desa melakukan pengajuan akan ada tim yang memeriksa berkas dan lo­kasi yang bakal dibangun infrastrukturnya. Saat desa mengajukan Rp500 juta mis­alnya, mungkin saja mereka tidak menerima Rp500 juta, karena ada verifikasi berkas dan pengecekan lapangan dari tim kita,” ujarnya.

Untuk sebagian desa yang belum selesai, rencana pro­gram ini bakal dikucurkan pada 2022. ” Untuk 2021 sudah masuk sistem, ada sekitar 300 desa. Sisanya akan dikucurkan pada 2022. Kalau untuk 2022, proposal harus disiapkan mulai akhir tahun ini. Jadi proses, perencanaan dan penganggaran di desa bisa nyambung dengan Pemerin­tah Kabupaten Bogor nanti­nya,” tuturnya.

Disinggung soal desa prio­ritas, Ade Jaya menegaskan jika setiap desa memiliki ke­sempatan yang sama. ”Seba­nyak 417 desa dan kelurahan memiliki potensi yang sama. Besaran yang diterima ber­beda-beda, tergantung peng­ajuan desa dan hasil evalua­si dari tim verifikasi, baik verifikasi berkas dan lokasi,” tukasnya. (ogi/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *