Ribuan Buruh bakal Kepung Pemkab Bogor

by -

METROPOLITAN – Gelombang aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) masih terus terjadi di Bogor. Rencananya, hari ini ribuan buruh bakal mengepung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mendorong pemerintah membatalkan aturan yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Lem Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bogor, sekaligus Juru Bicara Aliansi Buruh Kabupaten Bogor, Sukmayana, menyebut titik kumpul aksi unjuk rasa itu dipusatkan di Pemerintah Daerah (Pem­da) Kabupaten Bogor. “Kami sudah melakukan aksi per­tama pada 6-8 Oktober, dan sudah dapat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor. Namun hal ini tidak digubris DPR sehingga mereka tetap menyerahkan UU ini ke Pre­siden,” kata Sukmayana usai diskusi dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Pendopo Bu­pati Bogor, kemarin. ­

Dengan mempertimbangkan situasi ini, Aliansi Buruh Ka­bupaten Bogor kembali meng­gelar unjuk rasa dengan mem­bawa massa 20 ribu orang. “Kami akan menggelar aksi damai. Karena itu, kami me­mulai dengan salat Jumat ber­sama,” ujarnya.

Ketua DPC Federasi Kon­struksi Umum dan Informasi Serikat Buruh se-Indonesia (FKUI SBSI) Kabupaten Bogor Armansyah Lubis menamba­hkan, tuntutan para buruh dalam demo kali ini tetap sama, yaitu menolak Omnibus Law UU Cilaka.

“Omnibus Law ini sangat merugikan para buruh. Ka­rena itu, kita menyampaikan aspirasi kepada Bupati Bogor agar menolak UU ini,” katanya. “Harapannya, semoga Ibu Bupati Bogor mendukung perjuangan dan aspirasi para buruh untuk menolak UU Cilaka ini,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku mendukung buruh atas peno­lakan regulasi yang baru disa­hkan tersebut. ”Sudah kita diskusikan. Kita juga mendu­kung buruh tentang penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Ade juga mengapresiasi para buruh Kabupaten Bogor yang tetap kondusif dalam menggelar aksi unjuk rasa beberapa waktu ke belakang. ”Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada buruh yang sudah bersama menjadikan Kabu­paten Bogor tetap kondusif, tetapi aspirasi tetap tersam­paikan,” ucapnya.

Usai pertemuan tersebut, rencananya Pemkab Bogor bakal mengirimkan surat ke­pada Presiden Joko Widodo terkait tuntutan para buruh. Mengingat jumlah buruh di Kabupaten Bogor cukup besar, maka hal tersebut perlu difa­silitasi Pemkab Bogor.

”Ketika sudah disahkan, yang berhak untuk mengubah itu adalah Presiden. Jadi kita akan coba surati Pak Presiden. Kami juga harus berada di pihak masyarakat, yang ten­tunya kami akan berada di barisan masyarakat,” ucap Ade.

Ade juga mengimbau ke­pada seluruh serikat buruh yang ada di Kabupaten Bogor agar menjunjung tinggi kon­dusivitas dalam melaksanakan aksi pada Jumat (16/10) nan­ti (hari ini, red).

”Berapa pun yang turun ke jalan, kami meminta jaminan kondusif. Karena aspirasinya sudah kami sampaikan ke Presiden. Kami juga meminta setiap pengurus buruh agar tetap memerhatikan protokol kesehatan dalam proses aksi unjuk rasa nanti,” pintanya.

Di sisi lain, aksi penolakan Omnibus Law UU Cilaka juga dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Him­punan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bogor. Mereka mengge­lar aksi penolakan aturan ter­sebut di Istana Bogor, namun tertahan di depan kantor Ba­dan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Kota Bogor, kemarin.

”Tolak Omnibus Law! Tepat satu minggu lalu kita melaku­kan aksi. Ini artinya bukan omong kosong, ini bukti kalau selama tahun 2020 ini terjadi banyak kegaduhan,” teriak seorang massa dalam orasinya.

Sementara itu, akibat aksi unjuk rasa tersebut, Jalan Jen­deral Sudirman dan Jalan Ah­mad Yani ditutup aparat ke­polisian Polresta Bogor Kota dengan menggunakan pagar kawat berduri. Pentupan dua akses jalan itu merupakan bentuk responsif dari pihak kepolisian. Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Ir H Juanda terpaksa dialihkan. Lalu ken­daraan dari arah BTM dibelok­kan ke Jalan Salak. Kemudian kendaraan dari arah Jenderal Sudirman menuju Jalan Jalak Harupat dialihkan menuju Jalan Pengadilan. (tib/ogi/cr3/ dil/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *