Tinta Merah Setahun Jokowi-Ma’ruf

by -

METROPOLITAN – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki masa satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Berbagai tanggapan disampaikan segelintir pihak mengenai kinerja kedua pemimpin (Jokowi-Ma’ruf) di Indonesia ini. Mulai dari catatan buruk hingga keberhasilan jadi hal yang disampai­kan.

Seperti yang diungkapkan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman. Ia mengaku Pukat UGM memberi rapor merah dalam pemberantasan korupsi pada satu tahun pe­merintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Salah satu alasannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lumpuh dise­babkan revisi Undang-Undang (UU) KPK.

”Menurut saya, bidang pem­berantasan korupsi rapor merah itu adalah nilai yang tepat untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kenapa dika­takan rapor merah? Karena dalam satu tahun ini, yang pertama KPK lumpuh. Lum­puhnya KPK disebabkan ka­rena revisi UU KPK yang dila­kukan Jokowi dan parlemen,” kata Zaenur.

Ia menjelaskan bukti KPK lumpuh ditunjukkan dengan tidak ada pengungkapan kasus korupsi strategis atau kasus korupsi kelas kakap hingga sekarang ini. ”Jadi dalam satu tahun Jokowi-Ma’ruf, lumpuh tidak bisa bongkar kasus stra­tegis, kakap. Dan KPK kehi­langan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah ke dalam insti­tusi KPK,” ucapnya.

Kemudian dari sisi legislasi dalam satu tahun ini, tidak ada satupun legislasi yang diajukan presiden memper­cepat pemberantasan korup­si, seperti RUU pembatasan transaksi tunai, RUU peram­pasan aset, juga belum ada perkembangan.

”Jika dilihat dari visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin, penega­kan hukum bebas korupsi dan pemerintahan bersih. Misi ini jelas gagal dicapai Jokowi-Ma’ruf satu tahun ini. Justru satu tahun ini terjadi kemunduran yang sangat signifikan dibandingkan ta­hun sebelumnya, maupun dibandingkan periode sebe­lumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekse­kutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, me­nilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Aminmasih banyak minusnya daripada plusnya. Ia melihat masih ba­nyak kebijakan yang tak ber­pihak pada rakyat. ”Seperti revisi UU KPK, UU Corona No 2/2020, kenaikan iuran BPJS, dan terakhir disahkannya UU Cipta Kerja,” kata Ujang.

Kemudian, menurutnya, ten­tang demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas. Hanya ada dalam teori. Demokrasi hanya untuk elite, bukan untuk ra­kyat. Masyarakat kecil yang kritis banyak ditangkap. Tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap.

Ujang juga menilai demo­krasi mengalami kemunduran. Dan yang terkonsolidasi itu bukan demokrasi, tetapi oli­garki dan politik dinasti. Ka­rena itu, ia mengingatkan untuk tidak melumpuhkan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Tegakkan hukum untuk keadilan dan untuk membangun bangsa dan ne­gara. Dan berdemokrasi tan­pa penegakan hukum yang baik maka akan menjadi de­mokrasi kriminal.

Sedangkan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai tahun pertama kepe­mimpinan Jokowi-Ma’ruf ini meninggalkan banyak catatan buruk. Jokowi-Ma’ruf juga tak bisa menghadapi krisis kese­hatan. Di mana pandemi Co­vid-19 membuka wajah buruk pemerintah Jokowi-Ma’ruf di bidang pendidikan.

Selama pandemi Covid-19, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tak bisa membuat terobosan yang baik bagi pendidikan anak bangsa. Padahal, salah satu janji Jokowi-Ma’ruf pada kam­panye pilpres 2019lalu yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. ”Terobosan-terobosan dari pendidikan yang ada justru makin surut ke belakang. Se­karang membangun SDM unggul dan sehat mengalami tantangan,” tegasnya.

Hal berbeda disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pen­gusaha Muda Indonesia (Hip­mi), Mardani H Maming. Ia menilai pemerintahan Jokowi sudah berada di jalur yang benar untuk meningkatkan investasi. Hal itu terlihat dari disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

”Ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam lima tahun pemerintahan Jokowi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari Rp880 triliun atau sekitar 11 persen lebih tinggi dibanding 2019,” kata Maming. (kom/sin/mer/ dtk/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *