DPRD Kota Bogor Minta Program Sekolah Ibu Ditiadakan pada APBD 2021, Ini Kata Bima Arya

by -

METROPOLITAN.id – Beberapa waktu lalu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait penganggaran kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Rekomendasi yang menarik diantaranya anggota dewan meminta pemkot untuk meniadakan kegiatan Sekolah Ibu dan menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin tingkat SD, SMP dan SMA/SMK/MA.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku bahwa rekomendasi-rekomendasi dari anggota DPRD untuk APBD 2021 masih dilakukan pembahasan setelah Pemkot Bogor menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 dalam sidang paripurna pada Senin (30/11).

Ia mengaku bersyukur karena pada paripurna penyampaian RAPBD 2021 ini, kondisinya sudah seimbang atau balance. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tinggal melakukan penajaman apa-apa yang tertuang dalam RAPBD, termasuk soal penanganan Covid-19 dan rekomendasi-rekomendasi dari DPRD Kota Bogor.

“Alhamdulillah ini sejarah karena biasanya disampaikan ke DPRD itu ada selisih, yang sering dibilang ‘defisit’. Ini sudah balance. Tinggal lebih melakukan penajaman aja nanti di sana, terkait dengan Covid-nya apa saja,” katanya, Senin (30/11).

Baca Juga  Bengkel Motor di Bogor Meledak dan Terbakar

“Rekomendasi komisi seperti menaikan target pendapatan RSUD misalnya, disepakati semua. Untuk rekomendasi meniadakan program Sekolah Ibu, ya kan masih pembahasan. Masih pembahasan setelah ini. Akhir Desember paling lambat disepakati,” tandas Bima.

Sebelumnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terhadap alokasi penganggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Dari sejumlah rekomendasi terhadap kebijakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jadi mitra kerja Komisi IV, ada beberapa yang paling menarik. Diantaranya meminta Pemkot Bogor untuk meniadakan kegiatan Sekolah Ibu, yang pos anggarannya berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan mengatakan, ada sejumlah rekomendasi dari Komisi IV untuk beberapa SKPD mitra kerja untuk APBD 2021, diantaranya soal pendidikan dan kesehatan.

Salah satunya, pihaknya memberi rekomendasi pemkot untuk meniadakan program Sekolah Ibu dan lebih mengoptimalkan para alumni kegiatan tersebut yang jumlahnya mencapai empat ribu orang itu.

Baca Juga  Fungsi Tombol Power di Android

“Kami rekomendasikan Program Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Kualitas Keluarga (Sekolah Ibu) ditiadakan dan lebih mengoptimalkan alumni yang berjumlah 4.000 orang itu,” katanya, Minggu (29/11).

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga memberi rekomendasi agar Pemkot Bogor menambah jumlah penerima hibah bansos bantuan siswa miskin tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK/MA, dari penerima total saat ini 3.225 siswa, menjadi 3.650 siswa penerima bantuan. Artinya Komisi IV merekomendasikan penambahan jumlah siswa penerima bantuan sebanyak 425 orang.

“Rinciannya, untuk hibah bantuan siswa miskin tingkat SD, yang Rp500 ribu per siswa per tahun, ditambah jadi 500 siswa dari jumlah sekarang 428 siswa. Lalu untuk bantuan siswa miskin tingkat SMP yang Rp750 ribu per siswa per tahun, ditambah alokasinya jadi 2.500 siswa, dari jumlah sekarang 2.181 siswa penerima,” tukas politisi PDI Perjuangan itu.

Kemudian, pihaknya juga ingin agar jumlah penerima bantuan siswa miskin di tingkat SMA/SMK/MA, dengan bantuan Rp1 juta per siswa per tahun pun ditambah. Dari awalnya berjumlah 616 siswa, diharapkan bisa bertambah menjadi 650 siswa.

Baca Juga  Kangkangi Pemkab Bogor, Pembangunan Kampus Borcess Dihentikan Paksa

“Jumlah itu belum rekomendasi kita soal penambahan penerima bantuan untuk siswa miskin PKBM paket A, B dan C, yang juga kita minta jumlah penerimanya ditambah pada APBD 2021,” tandas Ence.

Selain bidang pendidikan, Komisi IV juga memberikan rekomendasi mitra kerja di bidang kesehatan. Diantaranya untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, yang diminta untuk meningkatkan target jumlah pendapatan pada 2021, dari Rp176,1 miliar menjadi Rp205 miliar.

“Karena ada potensi untuk ditingkatkan, berkaca pada catatan Oktober 2020 saja pendapatan yang diperoleh sudah mencapai Rp200 miliar,” ujarnya.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes), pihaknya pun sepakat meminta Pemkot Bogor meningkatkan jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) diluar Kuota Jamkesmas, yang semula Rp41 miliar menjadi Rp55 miliar, dengan perhitungan kenaikan tarif.

“Selain itu, kita minta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kota/kabupaten, dalam pembelian alat Reagen PCR Swab, yang semula Rp750 juta menjadi┬áRp24 Miliar menjadi prioritas,” tuntas Ence. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *