Dugaan Penyelewengan BST di Desa Banyuwangi, DPRD Bogor Bakal Telusuri Kasusnya

by -

METROPOLITAN.id – Dugaan penyelewengan bantuan sosial tunai (BST) di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bogor. Melalui Komisi IV, DPRD akan menelusuri kasus tersebut.

Kasus ini mencuat saat sejumlah warga Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor mengeluhkan BST yang tak pernah sampai. Padahal, mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Uang bantuan tersebut diduga ditilep oleh salah satu oknum pengurus desa.

“Kalau di lihat di hukumnya, ada dugaan penyelewengannya, masuk ke ranah pidana. Nanti akan kita telusuri,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim, Senin (23/11).

Menurutnya, kasus ini harus ditindaklanjuti khawatir terjadi juga di wilayah lain dan menjadi kebiasaan.

Untuk tahap awal, politisi PDI Perjuangan ini meminta uang rakyat tersebut segera dikembalikan sepenuhnya.

“Tahap awal saya minta diganti seluruhnya. Gimana bisa pejabat desa seperti itu, itu kan uang titipan pemerintah. Uang pemerintah dari rakyat harus kembali ke rakyat. Harus dikembalikan lagi. Karena ini akan jadi masalah ke depannya,” tegasnya.

Muad juga mewanti-wanti agar aparat desa senantiasa amanah dan tidak tergoda memakan hak rakyat. Ia berjanji kasus ini akan menjadi atensi khusus DPRD Kabupaten Bogor.

Baca Juga  Kades Cigombong Bantah Berikan Izin Kafe Bambu

“Aparat desa kalau nggak amanah jangan jadi aparat desa. Kasus ini akan menjadi atensi DPRD kabupaten Bogor. Bantuan pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan tidak boleh dimain-mainkan,” pungkas Muad.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor mengeluhkan BST yang tak pernah sampai. Padahal, mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Uang bantuan tersebut diduga ditilep oleh salah satu oknum pengurus desa.

Informasi yang dihimpun, kondisi ini diketahui usai beberapa warga merasa penasaran karena tak mendapat undangan pencairan BST pada Jumat (20/11) lalu. Padahal sebelumnya, mereka rutin mendapat bantuan.

Ada juga warga yang terdaftar dalam BST namun tak pernah menerima pencairan sejak awal, alasannya warga tersebut sudah mendapatkan bantuan lain di luar BST.

Melihat ada yang janggal, warga lalu mengecek status bantuan lewat aplikasi. Hasilnya, ada bantuan yang harusnya diterima namun tak diterima warga.

“Ada yang dapat tapi nggak disalurkan. Ada juga yang double, misal yang sudah dapat bantuan lain seperti PKH dan terdaftar juga di BST. Nggak dikasih undangan pencairannya ke warga, laporannya dicairkan sama oknum pengurus desa. Ini sudah dari awal pencairan dan baru diketahui sekarang,” kata salah seorang pendamping warga, M Rowi, Minggu (22/11).

Baca Juga  Agus Irwansyah Isi Kursi Gerindra di DPRD Kabupaten Bogor

Menurutnya, ada sekitar 30 warga yang tak mendapat undangan pencairan. Informasi yang beredar, uang tersebut tetap dicairkan oknum pengurus desa namun entah dikemanakan.

“Kan kalau ditotal dari pencairan termin pertama bisa sampai Rp3.300.000 per orang. Ada yg dapat di awal saja, ada juga yang belum pernah dapat padahal namanya ada di aplikasi. Katanya dicairkan sama oknum desa dan ada juga satu orang dari kecamatan. Oknum desanya sekarang nggak tau dimana. Tapi desa mau gantiin,” ungkapnya.

Terpisah, Pjs Kepala Desa (Kades) Banyuwangi, TB Mahfudin mengaku sudah mendengar keluhan warga soal BST yang tak kunjung diterima.

“Sudah. Jadi BST itu kan prosedurnya tidak boleh ada yg tumpang tindih. Terus kami melakukan penyortiran, ternyata ada sebagian yang tumpang tindih dengan PKH. Sekarang yg ditutut masyarakat, karena BST tersebut tidak dikeluarkan (pihak desa) bagi yang sudah mendapatkan itu (PKH), jadi mereka ingin dikeluarkan (BST),” ujar Mahfudin, Minggu (22/11) malam.

Saat ditanya soal undangan pencairan yang tak sampai ke warga, ia malah menganggap bahwa saat ini Desa Banyuwangi masuk tahun politik karena akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades).

Baca Juga  DAPD Bina Perangkat Daerah dan Aparat Desa Agar Tertib Arsip

“Sebetulnya di Banyuwangi tahun politik. Mungkin ada yg memanfaatkan itu,” katanya.

Namun, Mahfudin membenarkan jika uang BST ditahan di desa dan tidak dikeluarkan.

“Iya. Ada (uangnya) di staf. Kebetulan masyarakar sekarang riskan. Soalnya masalahnya untuk BLT belum ada yang cair jadi di desa sangat rawan. Akhirnya tadi hasil musyawarah dengan RT/RW, kami tetap cairkan dan bagikan (BST). Resikonya nanti (yang dapat BST), tidak ada di desa. BLT kan ada perbupnya, tidak boleh dibagikan ke yang sudah mendapatkan,” aku Mahfudin.

Terkait dugaan uang BST dibawa kabur staffnya, ia mengaku belum bisa berkomentar banyak. Sebab, ia harus memeriksa stafnya terlebih dulu. Sementara saat ini, Mahfudin mengaku stafnya sedang tidak ada.

“Saya belum bisa mengatakan itu karena harus diperiksa dulu stafnya. Kebetulan (aktivitas) saya cuma 20 persen di desa, 80 persennya di kecamatan. Sekarang stafnya nggak ada, saya juga belum bisa (berkomentar banyak) karena staffnya nggak ada, belum memeriksa staf saya, jadi belum bisa mengambil keputusan,” pungkasnya. (fin)

3 thoughts on “Dugaan Penyelewengan BST di Desa Banyuwangi, DPRD Bogor Bakal Telusuri Kasusnya

  1. Yg terlihat oleh warga sekitar adalah melonjaknya harta kekayaan sang oknum secara mendadak.kendaraan baru renovasi rumah dll..dengan upah kerja di desa yg kita tau semua nilay rupiah nya tidak lah begitu besar,apalagi yg masih status nya honorer..

  2. Belum lama mejabat sebagai lurah .bisa ngebangun pabrik aci, mobil brio merah mobil datsun.anak cucu hp baru semua.motor baru.renopasi rumah istri tua dan renopasi rumah istri muda..sebesar itukah gajih pegaway desa hingga mampu meraup itu semua dengan sekejap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *