Hanya Hotel dan Resto Berizin yang Dapat Dana Hibah

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mematangkan skema pendistri­busian dana yang diberikan Ke­menterian Pariwisata dan Eko­nomi Kreatif (Kemenparekraf ) untuk membantu menstimulus sektor pariwisata di Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ka­bupaten Bogor, Burhanudin, me­mimpin Rapat Finalisasi Rencana Kerja Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020. ”Ini menjadi tan­tangan bagi kita semua, di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, hanya empat dae­rah yang menerima hibah ini, yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor,” katanya.

Menurutnya, hibah dari Ke­menparekraf sebesar Rp80,9 miliar diperuntukkan pariwi­sata. Di mana 70 persen untuk industri hotel dan restoran, 30 persen untuk pemerintah dae­rah sebagai bagian program penanganan dampak eko­nomi dan sosial dari pandemi Covid-19, terutama sektor pariwisata.

Baca Juga  Sejumlah Proyek di Kabupaten Bogor Terancam Gagal, Kalau Pemprov Refocusing Dana Hibah ke Daerah

“Industri pariwisata hotel dan restoran yang menerima ban­tuan hibah ini, di antaranya pertama hotel dan restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran 2019 di daerah penerima hibah. Kedua, hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hi­bah pariwisata pada Agustus 2020. Ketiga, hotel dan resto­ran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku. Keempat, ho­tel dan restoran yang mem­bayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada 2019,” paparnya.

Ia juga meminta usulan ke­giatan yang dibuat harus se­suai sasaran dan dikaji ulang secepatnya usulan kegiatan, program kegiatan harus men­dukung pemulihan sektor pariwisata, memberikan dam­pak signifikan terhadap hotel, restoran dan tempat-tempat wisata lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kemitraan SDM dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Tenny Ramdhani, mengaku sedikit terbebani dengan ada­nya bantuan dari Kemenpare­kraf tersebut. Sebab di sisa waktu yang hanya menyisakan dua bulan ini, pihaknya mes­ti mampu menyerap anggaran sebesar Rp80,9 miliar tersebut.

Baca Juga  Bareskrim Segera Perjelas Status Mpok Sylvi

”Soal waktu memang kita harus realistis, apalagi efektif waktu kerja kita kurang dari dua bulan, belum lagi dipotong cuti bersama nanti. Tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin agar bantuan hibah ini dapat terserap dengan baik,” katanya.

Meski begitu, ia memuji lang­kah Bupati Bogor Ade Yasin untuk menerima bantuan ini. Sebab, jika Pemkab Bogor menolak bantuan tersebut, secara otomatis pada tahun berikutnya bantuan dari pe­merintah pusat bakal dipotong 50 persen.

”Kami dari Disparbud menga­presiasi sikap bupati yang mengambilnya sikap sangat berani untuk menerima ban­tuan ini disisa waktu yang ada untuk membantu sektor in­dustri pariwisata. Dengan menerima ini tentu langkah yang tepat karna kalau meno­lak di tahun berikutnya kita akan dipotong 50 persen dari dana alokasi umum,” ujarnya.

Baca Juga  Pemkab Bogor Diguyur Hibah Rp25 Miliar dari BNPB

Untuk mempercepat proses penyerapan, pihaknya akan fokus pada pelaku hotel dan restoran. Sebab, dua sektor ini dinilai paling berpotensi besar untuk membantu proses penyerapan bantuan dari Ke­menparekraf tersebut.

”Kalau untuk yang lain, dalam hal kegiatan contohnya, ini perlu ada kerja sama lintas sektoral yang perlu menanga­ni. Seperti pembangunan atau revitalisasi pariwisata, ini kan butuh waktu dalam pengerja­annya. Jadi kita fokus dulu ke hotel dan restoran,” tutupnya. (*/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.