Kekeuh Pinjam Duit Pusat, Beban Utang Kota Bogor Bisa Capai Rp100 M Per Tahun

by -
Wali Kota Bogor Bima Arya

METROPOLITAN.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN) terus menuai reaksi. Setelah mendapat penolakan dari DPRD Kota Bogor, Pemkot Bogor tetap akan mengambil kesempatan peminjaman dari pusat lantaran tidak semua daerah mendapat kesempatan yang sama.

Namun, rencana awal yang tadinya bakal digunakan untuk membangun Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran, bakal dialihkan untuk kegiatan lain. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Menurutnya, Pemkot Bogor dan DPRD sudah menyepakati untuk tidak melanjutkan usulan pinjaman untuk pembangunan GOR Pajajaran, tapi pinjaman yang dalam usulannya mencapai Rp768 miliar itu akan diproyeksikan untuk infrastruktur lain.

“Jadi pemkot dengan DPRD sudah menyepakati untuk tidak melanjutkan usulan GOR, diganti dengan opsi opsi lain. Ini masih dilakukan kajian yang dilakukan oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, red). kemungkinan dialihkan ke infrastruktur jalan, tapi sekarang kita cari yang DED (Detail Engineering Design, red)-nya sudah siap,” katanya saat ditemui Metropolitan.id di Balai Kota Bogor, Selasa (24/11).

Menurutnya, setelah didiskusikan dengan DPRD, alokasi jumlahnya terlalu besar jumlah, sehingga tidak memungkinkan melalui PEN. Apalagi jika nantinya setelah persetujuan dana yang turun tidak sesuai atau lebih rendah dari usulan, maka belum mencukupi pembangunan GOR Pajajaran.

“Kalau PEN-nya turun Rp500 milar, GOR-nya juga tidak jadi semua. Kenapa kemarin kita ajukan itu, karena rencana itu dokumennya yang paling siap. Kami berharap sebetulnya Kementrian Keuangan itu memenuhi semua (usulan), tapi kami dapat kabar juga kementerian tidak memenuhi semua, ya mungkin (turunnya) sekitar 60 persen (dari usulan),” ujar Bima.

Baca Juga  Kacau, RT dan RW di Bogor Diduga Mintai Uang ke Warga Penerima Bantuan

Dari perkembangan itulah, sambung dia, pihaknya menyampaikan kepada DPRD hingga sepakat semua bahwa tidak melanjutkan alokasi itu untuk GOR Pajajaran, tapi Pemkot Bogor akan memberikan opsi-opsi lain untuk diusulkan.

Bima pun menjelaskan soal cicilan yang akan berlangsung hingga delapan tahun. Menurutnya, aturan tenor tersebut memang kebijakan dari pemerintah pusat. jika nanti di-acc, cara bayarnya yakni dua tahun pertama tidak membayar apa-apa dan baru pada 2023 mulai mencicil selama enam tahun.

“Memang begitu (cicilan delapan tahun), karena itu kebijakan pusat. Jadi dua tahun tidak usah bayar apa apa, jadi 2021-2022 tidak bayar apa-apa dan di 2023 baru mulai mencicil selama 6 tahun. Soal pengaruh ke APBD, ya tergantung cicilannya berapa. Makanya kita cari kalo kita pinjamnya Rp700 miliar, ya cicilan setahun Rp100 miliar. Kalau kita pinjamnya cuma Rp200 miliar, cicilnya tentu lebih kecil lagi,” ujar politisi PAN itu.

Ia mengklaim secara perencanaan, kebijakan itu tidak akan terlalu berdampak terhadap APBD karena sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan, bahwa APBD Kota Bogor sangat memungkinkan untuk melakukan pinjaman. Hanya saja tinggal besaran cicilannya saja yang nanti harus dibicarakan lagi dengan DPRD.

Baca Juga  Kota Bogor Dikirim Vaksin Corona Bulan Depan, Nakes dan ASN Jadi Prioritas

“Kesempatan ini kan langka. Mungkin hanya beberapa kota saja yang dapat, sekarang ini sudah 20 kota/kabupaten yang mengajukan. tapi kan semuar rencana kegiatan perlu DED dan lain lain, padahal kebijakan pinjaman ini dari atas (pusat0-nya mendadak. Kalau mau buat Trem misalnya, kan masih menyelesaikan dulu FS (Feasibility Studies, red)-nya dulu. Lalu untuk revitasasi pasar misalnya, itu juga sama masih dilakukan kajian dan lain-lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Rencana Pemkot Bogor untuk mengajukan pinjaman daerah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp768 miliar rupanya bertepuk sebelah tangan lantaran mendapat penolakan dari DPRD Kota Bogor.

Pada ekspose yang dipaparkan Pemkot Bogor kepada para anggora dewan di salah satu resort di bilangan Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (23/11) malam, seluruh anggota DPRD kompak menolak rencana tersebut.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Tristanto mengatakan, dalam ekspose tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajaran memaparkan rencana pinjaman Rp768 miliar, yang diproyeksikan untuk membangun Stadion Pajajaran.

Ia menjelaskan, ada banyak catatan kritis dan masukan, dari pimpinan dan anggota DPRD. Tak kurang ada tiga poin catatan.

Baca Juga  Hiks, Bansos Covid-19 Kota Bogor Masih Terkendala Instruksi Pemerintah Pusat

“Pertama, skema pinjaman ini, bagaimana cara bayar angsurannya, bagaimana bunga yang harus dibayarkan pemkot. Kedua itu soal peruntukan, tujuan dari pembangunan ini, untuk apa saja. Ketiga, itu dari besaran (pinjaman),” katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (24/11).

Atang menambahkan, dari diskusi berkembang,disimpulkan dari skema tetap bahwa Pemkot Bogor akan membayarnya dalam waktu delapan tahun.

Hal itu pun mendapat penolakan secara tegas dari DPRD lantaran bakal sangat memberatkan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bogor pada tahun-tahun kedepan.

Apalagi, kata Atang, uang dengan jumlah fantastis itu hanya akan dipergunakan untuk pembangunan Stadion Pajajaran, yang dianggap belum mendesak dan belum prioritas saat ini.

“Ditengah situasi pada pandemi Covid-19, yang mendesak adalah bagaimana membangun Rumah Sakit (RS), fasilitas pelayanan kesehatan serta penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia, red) kesehatan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat,” ujar politisi PKS itu.

Selain itu, sambung Atang, masih ada persoalan infrastruktur pendidikan hingga infrastruktur jalan ataupun lingkungan yang dianggap lebih prioritas.

“Kita lihat bahwa dana Rp760 miliar lebih itu untuk hanya satu program terbesar. Apa tidak bisa dialihkan saja untuk kegiatan yang benar-benar mendesak ntuk kepentingan masyarakat seperti yang telah disebutkan tadi, untuk kesehatan pendidikan maupun infrastruktur publik,” pungkasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *