Keputusan pemerintah memperbolehkan kegiatan sekolah tatap muka pada 2021 mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya. Keputusan ini dinilai sebagai langkah tepat di tengah sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menuai pro-kontra.
MENURUT pria yang akrab disapa Kang AW itu, banyak warga Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor yang mengeluhkan sistem PJJ ini. Keterbatasan fasilitas dalam menerapkan proses belajar hingga kemauan siswa untuk belajar saat di rumah, jadi persoalan yang menghiasi selama penerapan sistem PJJ.
Mirisnya, ia juga mendapatkan laporan dampak dari Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang dilakukan secara dalam jaringan (daring). Ini memunculkan fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami siswa (anak) oleh orang tua mereka.
”Saya dengar kejadian ini di salah satu kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini juga jadi kegelisahan pelajar. Ini fenomena menarik. Pemerintah seharusnya bisa lebih cepat mengambil kebijakan terkait PJJ ini,” kata Kang AW.
Namun dengan keputusan pemerintah yang kembali mengizinkan proses PKBM dilakukan secara tatap muka tahun depan, ia mengapresiasinya. Sebab, keputusan ini bisa mengurangi fenomena KDRT yang dialami siswa.
Kang AW juga meyakini proses PKBM dengan tatap muka mampu menjawab keresahan wali murid selama penerapan PJJ. Sebab, kebutuhan kuota hingga gadget tak perlu dirisaukan lagi di tengah pandemi Covid-19 yang sudah menyulitkan masyarakat banyak, khususnya bagi warga kalangan bawah.
“Selama penerapan PJJ kan wali murid itu bukan hanya mikirin kuota. Mereka juga harus memikirkan gadgetnya. Setidaknya dengan proses belajar tatap muka, kedua hal ini tidak lagi memberatkan wali murid. Termasuk siswa yang malas belajar saat di rumah,” ujarnya.
“Soal keamanan siswa, kami yakin sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan dan siswa aman dari Covid-19. Bisa dengan cara kelas dibagi dua, pagi misalkan 20 orang, siangnya 20 orang. Saya yakin itu bisa disiplin juga,” tandasnya.(yos/b/rez/py)
