Rencana Sekolah Tatap Muka di Kota Bogor, Bima Arya : Guru dan Tenaga Pendidik Divaksin Dulu

by -

METROPOLITAN.id – Kota Bogor memastikan bakal membuka kembali pembelajaran tatap muka siswa di sekolah, Januari mendatang. Namun, sederet syarat mutlak ada sebelum dilaksanakan sekolah kembali tatap muka.

Mulai dari izin Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang diajukan, sekolah juga harus memastikan orang tua melalui Komite Sekolah mengizinkan anaknya datang ke sekolah. Selain itu, kapasitas kelas pun dibatasi 50 persen.

Tak cuma itu, dmi memastikan keselamatan siswa, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan bahwa para guru akan menjadi penerima vaksin pertama di Kota Bogor.

Dari 600 ribu penerima vaksin yang terdiri dari masyarakat usia produktif antara 18 sampai 59 tahun, sambung Bima, guru dan tenaga pendidik adalah salah satu penerima vaksin prioritas.

“Kota Bogor ini yang jadi sasaran penerima vaksin adalah kelompok usia produktif, umur 18 sampai 59 tahun, jumlahnya lebih dari 600 ribu. Cuma yang akan diprioritaskan adalah sekitar 20 persen dari 600 ribu itu,” katanya.

“Yang paling atas dari situ adalah tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik adalah priroitas utama di penerima vaksin,” tandas Bima.

Sebelumnya, Kota Bogor resmi membolehkan pembelajaran tatap muka pada awal 2021 nanti. Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya setelah menggelar rapat koordinasi di Balai Kota Bogor, kemarin (21/11).

Menindaklanjuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah, rapat koordinasi pun dihadiri Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, Dewan Pendidikan Kota Bogor, Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Hasilnya Kota Bogor sepakat pembelajaran tatap muka akan berlaku dan dibolehkan mulai 11 Januari 2021

Bima Arya mengatakan, pembahasan dilakukan untul menyikapi arahan Mendikbud. Ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, pihaknya melihat banyak hal yang selama ini memang terlihat jelas terkait dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), terutama dampak-dampaknya bagi siswa, bagi sekolah, bagi orangtua dan lain-lain.

“Seperti yang disampaikan Mas Menteri bahwa PJJ itu tidak maksimal. Semakin lama PJJ, semakin banyak dampak negatifnya,” katanya.

Ia bersama stakeholder pun sepakat bahwa pembelajaran tatap muka di Kota Bogor akan diberlakukan mulai 11 Januari 2021. Dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan.

“Bagaimanapun kesehatan dan keselamatan hal yang paling utama yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Rencana untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus diiringi dengan kesiapan dan kepastian dari aspek protokol kesehatan. Sekali lagi keselamatan dan kesehatan adalah faktor utama,” ujar Bima.

Sehingga, ada syarat yang harus ditempuh sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka yakni apabila sudah disetujui, disepakati dan mendapatkan izin dari Pemkot Bogor, komite sekolah dan kepala sekolah.

“Artinya kalau hanya kepala sekolah saja tanpa didukung komite sekolah, itu tidak bisa. Komite sekolah dalam hal ini orangtua, adalah unsur yang penting yang harus memberikan izinnya,” ucapnya.

Meski akan mulai diberlakukan mulai awal tahun depan, sambung Bima, tidak semua jenjang pendidikan dan semua siswa bisa mulai beraktivitas dan akan diterapkan secara bertahap serta tidak sekaligus.

Sekolah-sekolah yang ingin mulai pembelajaran tatap muka, bisa mengajukan permohonan kepada Pemkot Bogor dengan catatan permohonan itu didukung, disetujui dan disepakati oleh komite sekolah.

Selain itu, kata dia, menyiapkan secara rinci terkait dengan tiga aspek utama, yakni konsep atau sistem pembelajarannya jelas, seperti apa pengaturan jadwal pemberian mata pelajarannya, pengaturan kelasnya dan lain-lain.

“Lalu, kesiapan protokol kesehatannya. Jadi harus memenuhi daftar periksa. Disdik akan melakukan sosialisasi, daftar periksa apa yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Misalnya kesiapan thermogun, kemudian kesiapan apabila ada peristiwa darurat, dan hal-hal lain,” tambah Bima.

Bima menambahkan, termasuk ngkungan sekolah. Pihaknya tidak ingin apabila sekolah sudah siap, sistem pengajarannya sudah baik dan protokol kesehatan di dalam sekolah juga sudah baik, tetapi di lingkungan sekitar sekolahnya kemudian anak-anak sangat berisiko untuk kembali berkerumun atau nongkrong di warung-warung atau lainnya.

“Kami pun melakukan koordinasi dengan aparatur wilayah dan juga Dishub untuk mengantisipasi apabila terjadi penumpukan di angkot dan transportasi publik lain,” tandas Waketum PAN itu.

Terkait metode pembelajaran, Bima menjelaskan bahwa akan menerapkan pola hybrid learning, yakni perpaduan antara pembelajaran dari rumah dan pembelajaran tatap muka. Untuk peserta didik yang memilih untuk belajar dari rumah, tetap difasilitasi dengan metode pembelajaran jarak jauh.

“Kemungkinan metodenya hybrid. Jadi kombinasi antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Dan ini pun dilakukan secara bertahap. Pastinya tidak akan full, 30-50 persen saja dari kapasitas kelas,” paparnya.

Bagi siwa yang tidak diizinkan orang tuanya untuk tatap muka, akan boleh untuk tidak mengikuti pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Sebab ia menegaskan bahwa izin dari komite sekolah atau orangtua adalah hal yang utama. Untuk memastikan tenaga pendidik atau guru sehat, maka akan dilakukan tes swab.

Bima memaparkan, apabila vaksin sudah bisa dijalankan, semua tenaga pendidik akan diprioritaskan untuk menerima vaksin. Tetapi apabila vaksin masih menunggu waktu, maka secara bertahap tenaga pendidik akan diatur untuk melakukan test swab. Ia sudah meminta Dinkes berkoordinasi dengan Disdik untuk mengatur pelaksanaan tes swab.

“Jika ada kasus positif di sekolah, maka akan ditinjau ulang. Tergantung kepada kondisinya per sekolah, jadi tidak berlaku secara umum. Apabila ada kasus di suatu sekolah atau sekolah tertentu kita akan tinjau kebijakan disitu. Namun apabila, bertambahnya itu kita lihat secara masif se-Kota Bogor dan terjadi karena diberlakukannya pembelajaran tatap muka maka tentu saja akan dievaluasi kebijakan ini,” pungkasnya. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *